DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman (Unmul) menyelenggarakan kegiatan bedah buku karangan Dr Abdul Aziz MA mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI 2007-2012, berjudul ‘Islam versus Demokrasi’ di Kampus Universitas Mulawarman Samarinda, Kamis (29/9/2016) pagi.
Kegiatan yang menghadirkan Abdul Azis bersama Rektor Universitas Nahdhatul Ulama Samarinda Farid Wadjdy sebagai narasumber tersebut, dihadiri puluhan mahasiswa dan mahasiswi hukum Universitas Mulawarman.
Menurut Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawaraman Ivan Zairani Lisi, kegiatan bedah buku yang diselenggarakan atas kerja sama dengan Notaris PPAT Arief Endang Dwi Wahyuni ini sesuatu yang luar biasa, merupakan proses pendidikan karakter bangsa dalam berdemokrasi.
“Bedah buku ini merupakan sesuatu yang luar biasa untuk meningkatkan kecerdasan mahasiswa kami Fakultas Hukum, bahwa Islam versus Demokrasi itu tentu ada aspek hukum,†tutur Ivan.
Menjawab pertanyaan Wartawan DETAKKaltim.Com terkait isi buku tersebut, Narasumber Farid Wadjdy mengatakan, buku ini menjadi refrensi yang patut kita baca dalam rangka membuka wawasan berfikir, khsusnya terkait dengan Islam dan berdemokrasi.
“Di dalamnya mengandung berbagai aspek yang sangat penting menjadi perhatian masyarakat Indonesia, khususnya terkait demokrasi ini,†jelas Farid.
Berbagai tanggapan mahasiswa dan mahasiswi yang bernada kritik muncul mengenai buku tersebut, namun Tyas mahasiswi semester V mengatakan buku ini sangat bagus, memberikan pengetahuan tentang demokrasi dan Islam.
Najidah salah seorang peserta menyoroti isi buku tesebut dalam Bab 2. Menurutnya, perlu diulas lebih mendalam terkait pelaksanaan demokrasi itu sendiri.
“Seolah-olah hukum dan politik itu adalah dua hal yang tidak akan pernah menemui titik temu,†kritik Najidah.
Menjadi pertanyaan, apa sesungguhnya inti pemikiran yang ingin disampaikan penulis buku setebal 361 halaman ini.
Menjawab pertanyaan tersebut, Abdul Aziz mengatakan yang ingin disampaikan adalah bahwa proses-proses demokrasi di Indonesia itu dapat dipandang sebagai upaya masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk merealisasikan ajaran agama mereka dalam proses-proses demokrasi sekarang.
Disebutkannya, memang ada pertanyaan apakah demokrasi sesuai dengan ajaran Islam, apakah dalam Islam itu ada demokrasi.
“Kalau cara pandang Islam seperti dulu, itu memang tidak akan cocok dengan demokrasi,†jelasnya.
Yang dimaksud seperti dulu menurutnya adalah, upaya para ulama beradaptasi terhadap realitas negara khilafah pada saat itu.
“Sekarang realitasnya adalah bukan negara khilafah, yang kita pilih adalah negara bangsa.  Maka harus ada upaya juga melihat persoalan itu dari perspektif negara bangsa. Memang ini persoalan berat,†jelasnya.
Abdul Aziz berharap para mahasiswa yang kritis bisa membantu menjelaskan kepada masyarakat muslim Indonesia ke depan, untuk merumuskan bagaimana Islam yang aplikatif di dalam masyarakat Indonesia yang modern dan demokratis. (LVL)
