DETAKKaltim.Com, SAMARINDA: Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka, direspon positif Sekretaris DPD PDIP Kaltim Ananda Emira Moeis.
“Sebagai warga negara harus hormat pada keputusan apapun, saya sebagai Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim menerima dan siap dengan keputusan itu. Terbuka atau tertutup, kami siap. Karena yang penting, kami siap turun ke masyarakat,” kata Nanda, sapaan akrabnya, Jum’at (16/6/2023).
Sebelumnya, Nanda mengajak seluruh kader PDIP untuk fokus mengabdi untuk rakyat. Sesuai dengan slogan, ‘Partai Wong Cilik’.
Caranya, dengan turun langsung ke masyarakat, mendengar keluhan mereka dan memberi solusi. Hal ini sesuai dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri saat Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan.
“Ketum mengarahkan kita semua untuk turun ke masyarakat. Kerja, kerja dan kerja. Kita harus menyalakan api semangat saat berada di masyarakat. Dengar apa yang mereka keluhkan dan beri solusi,” kata Nanda.
PDI Perjuangan adalah partai wong cilik, kata Nanda lebih lanjut, yang benar-benar hadir untuk masyarakat Indonesia. Sehingga, Nanda yakin PDI Perjuangan ada di hati masyarakat. Terutama, masyarakat Kaltim.
Nanda menegaskan, PDI Perjuangan selalu mengutamakan wong cilik, mau menangis dan tertawa bersama masyarakat. Jadi tidak ada pengaruhnya terbuka atau tertutup. Sebab, PDI Perjuangan selalu siap menghadapi Pileg dan Pilpres 2024.
“Kami turun ke rakyat menciptakan ikatan emosional dengan mendengar keluhan mereka, lalu memberi solusi. Jadi kami dari PDI Perjuangan siap menghadapi Pileg dan Pilpres 2024,” jelas Nanda yang duduk di Komisi 4 DPRD Kaltim.
Baca Juga:
- Proyek BAKTI Kemenkominfo Kembali Seret Tersangka Baru
- Politisi PDIP Kaltim Gelar Sosperda Bantuan Hukum di Samarinda
Nanda yang terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) Samarinda mengungkapkan, justru tantangan terbesar sistem Pemilu proporsional terbuka adalah money politik. Sehingga ia berharap semua pihak bisa mencegah praktik politik transaksional pada Pemilu 2024 nanti.
Dalam pandangannya, cara agar Pemilu 2024 bebas dari money politik dengan banyak membantu pemerintah untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Semua pihak harus bahu-membahu memberikan pemahaman, betapa ruginya jika masih tergoda dengan sistem politik uang.
“Makanya saya selalu minta kader untuk sering turun, beri edukasi pada mereka. Jika masyarakat paham bahwa arti pencoblosan lima tahun sekali untuk pembangunan ke depan, pasti saya yakin politik transaksional tidak akan besar, bahkan mungkin tidak terjadi,” tegas Nanda yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kaltim tahun 2024 dari Dapil Samarinda seperti pada Pemilu 2019. (DETAKKaltim.Com)
Penulis: Adt
Editor: Lukman