Rakor APPSI, Gubernur Kaltim Minta DBH SDA Adil

DETAKKaltim.Com, BALI : Gubernur Kaltim Isran Noor minta Dana Bagi Hasil (DBH) adil, dan prioritaskan kepentingan daerah. Hal ini diungkapkannya dalam Rapat Koordinasi Usulan Dana Bagi Hasil Lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, di Hotel Anvaya, Bali, Senin (9/5/2022).

Dalam rilis Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim Muhammad Faisal yang diterima DETAKKaltim.Com, Isran menyebutkan, pembagian keuangan selama ini belum membantu daerah untuk dapat membangun daerahnya lebih maju dan maksimal.

â€œDalam UUD 1945 harusnya pembangunan itu sama rata, tidak hanya di Pulau Jawa saja. Sementara semua daerah di luar Pulau Jawa menghasilkan Sumber Daya Alam (SDA), yang menyokong devisa,” kata Isran yang menjabat sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Selama ini, kata Isran lebih lanjut, produksi Kelapa Sawit belum bisa dinikmati daerah. Sementara daerah hanya merasakan dampaknya, seperti bencana alam dan jalan rusak.

BERITA TERKAIT :

â€œMemang tidak minta keadilan sepenuhnya, tetapi bagaimana pemerataan itu bisa diwujudkan. Karena pembangunan belum merata, dan belum dirasakan seluruh rakyat Indonesia,â€ tukasnya.

Lanjut Isran, daerah memerlukan pembiayaan untuk pengelolaan dan pengembangan ekonomi sektoral, yang memanfaatkan Sumber Daya Alam.

“Di sisi lain, selama ini Pemerintah Daerah harus menanggung beban dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta kerusakan infrastruktur akibat operasional kendaraan yang menggunakan fasilitas umum,” jelasnya.

Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, masih kata Isran, mengamanahkan selain DBH yang tertuang dalam Pasal 111 Ayat (1), pemerintah dapat menetapkan DBH lainnya selain DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam.

“Oleh karena itu Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengidentifikasi potensi SDA, dan mengusulkannya secara resmi kepada Pemerintah Pusat sebagai komponen baru dalam perhitungan DBH-SDA lainya.” tandas Isran. (DETAKKaltim.Com)

Sumber : Rilis/tp/pt

EditorÂ Â : Lukman

(Visited 7 times, 1 visits today)

Rakor APPSI, Gubernur Kaltim Minta DBH SDA Adil

Isran : Memang Tidak Minta Keadilan Sepenuhnya

DETAKKaltim.Com, BALI : Gubernur Kaltim Isran Noor minta Dana Bagi Hasil (DBH) adil, dan prioritaskan kepentingan daerah. Hal ini diungkapkannya dalam Rapat Koordinasi Usulan Dana Bagi Hasil Lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, di Hotel Anvaya, Bali, Senin (9/5/2022).

â€œDalam UUD 1945 harusnya pembangunan itu sama rata, tidak hanya di Pulau Jawa saja. Sementara semua daerah di luar Pulau Jawa menghasilkan Sumber Daya Alam (SDA), yang menyokong devisa,” kata Isran yang menjabat sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

ASKOMPSI Usulkan DBH Frekuensi Untuk Pemda Dalam Rakernas APPSI

Rakor APPSI, Gubernur Kaltim Ajak Perjuangkan Penambahan Komponen DBH SDA

â€œMemang tidak minta keadilan sepenuhnya, tetapi bagaimana pemerataan itu bisa diwujudkan. Karena pembangunan belum merata, dan belum dirasakan seluruh rakyat Indonesia,â€ tukasnya.

“Di sisi lain, selama ini Pemerintah Daerah harus menanggung beban dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta kerusakan infrastruktur akibat operasional kendaraan yang menggunakan fasilitas umum,” jelasnya.

“Oleh karena itu Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengidentifikasi potensi SDA, dan mengusulkannya secara resmi kepada Pemerintah Pusat sebagai komponen baru dalam perhitungan DBH-SDA lainya.” tandas Isran. (DETAKKaltim.Com)

Rakor APPSI, Gubernur Kaltim Minta DBH SDA Adil

Isran : Memang Tidak Minta Keadilan Sepenuhnya

DETAKKaltim.Com, BALI : Gubernur Kaltim Isran Noor minta Dana Bagi Hasil (DBH) adil, dan prioritaskan kepentingan daerah. Hal ini diungkapkannya dalam Rapat Koordinasi Usulan Dana Bagi Hasil Lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, di Hotel Anvaya, Bali, Senin (9/5/2022).

â€œDalam UUD 1945 harusnya pembangunan itu sama rata, tidak hanya di Pulau Jawa saja. Sementara semua daerah di luar Pulau Jawa menghasilkan Sumber Daya Alam (SDA), yang menyokong devisa,” kata Isran yang menjabat sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

â€œMemang tidak minta keadilan sepenuhnya, tetapi bagaimana pemerataan itu bisa diwujudkan. Karena pembangunan belum merata, dan belum dirasakan seluruh rakyat Indonesia,â€ tukasnya.

“Di sisi lain, selama ini Pemerintah Daerah harus menanggung beban dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta kerusakan infrastruktur akibat operasional kendaraan yang menggunakan fasilitas umum,” jelasnya.

“Oleh karena itu Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengidentifikasi potensi SDA, dan mengusulkannya secara resmi kepada Pemerintah Pusat sebagai komponen baru dalam perhitungan DBH-SDA lainya.” tandas Isran. (DETAKKaltim.Com)

Related Posts

â€œMemang tidak minta keadilan sepenuhnya, tetapi bagaimana pemerataan itu bisa diwujudkan. Karena pembangunan belum merata, dan belum dirasakan seluruh rakyat Indonesia,â€ tukasnya.