DETAKKaltim.Com, JAKARTA : Filep Wamafma, Wakil Ketua I Komite I DPD RI menyampaikan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Sejumlah Kawasan Timur Indonesia (KTI) masih menjadi daerah termiskin di Indonesia. Mulai dari Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, dan Sulawesi Tengah.
Dalam rilis Persnya yang diterima DETAKKaltim.Com, Filep Wamafma mengatakan, data BPS yang ditunjukkan tersebut bukan terjadi 1 atau 2 tahun terakhir, melainkan sudah puluhan tahun lamanya. Kawasan Indonesia Timur selalu menempati posisi teratas daerah termiskin.
Terkait hal tersebut, Filep Wamafma memberikan catatan khusus. Ia berharap pemerintah membuat kebijakan afirmasi juga untuk daerah Indonesia Timur lainnya yang tertinggal.
“Setelah pengesahan revisi UU Otsus Papua, kita berharap pemerintah juga memberikan perhatian penuh berupa kebijakan khusus pada Kawasan Indonesia Timur lainnya. Hal ini karena sejumlah Provinsi di Indonesia Timur lainnya masih sangat tertinggal, miskin dan terbelakang,†kata Filep, Selasa (24/8/2021).
Ia menilai, kemiskinan di Kawasan Indonesia Timur tidak berubah setelah puluhan tahun.
“Saya jujur ya, merasakan sekali bagaimana setiap membaca hasil data BPS terkait kemiskinan di Kawasan Indonesia Timur. Sejak puluhan tahun, tidak ada perubahan,†kata senator Papua Barat ini.
Baca Juga :
- Rusdy, PPK Proyek Sumur Bor XI Kaubun – Bengalon Divonis 4 Tahun Penjara
- Rakib, Kontraktor Sumur Bor XI Kaubun – Bengalon Divonis 5 Tahun Penjara
Ia menyebutkan, kebijakan untuk Kawasan Indonesia Timur harus menjadi perhatian khusus. Mengingat kesenjangan sosial yang kian hari makin nampak di Indonesia.
Fileppun mengingatkan bahwa permasalahan kesenjangan dan ketidakadilan sosial, dapat menjadi ancaman disintegrasi bangsa.
“Kalau sudah miskin puluhan tahun, itu artinya sudah kronis. Maka perlu kebijakan struktural yang bertujuan memberikan akses yang lebih besar kepada sumber-sumber ekonomi,†tutur Filep.
Ia berharap, kebijakan politik bisa didorong terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan sebagai solusi.
“Kita sama-sama dorong segera kebijakan hukum ataupun kebijakan politik. Kami berharap bahwa salah satu solusi adalah kebijakan terkait RUU Daerah Kepulauan, dalam rangka distribusi keadilan dan kesejahteraan.†tandasnya.
Saat ini, kata dia, RUU Daerah Kepulauan telah masuk dalam daftar Prolegnas prioritas DPR RI yang diusulkan oleh DPD RI. (DETAKKaltim.Com)
Sumber : Rilis
Editor : Lukman