DETAKKaltim.Com, BALIKPAPAN : Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas perhubungan (Dishub), Bapeda serta Camat dan Lurah se-Kota Balikpapan, Rabu (19/5/2021).
RDP dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna dibuka langsung Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle, didampingi Ketua Komisi 3 Alwi Alqadri bersama Wakil Ketua Komisi 3 Wiranata Oey, Sekretaris Ali Munsjir, dan anggota Komisi 3 lainnya Sarifuddin Oddang, Amin Hidayat, Fadillah, Nelly Turuallo, Danang Eko Susanto, dan Taufik Qulrahman.
Rapat yang digelar membahas tentang Penerangan Jalan Umum (PJU), sekaligus untuk mensinkronkan jalannya roda kepemimpinan Wali Kota Balikpapan yang baru terkait visi misinya.
Usai melaksanakan RDP Ketua Komisi 3 Alwi Alqadri menyampaikan kepada DETAKKaltim.Com, PJU di bawah 4 meter menjadi ranahnya Kelurahan dan lebih dari 4 meter adalah ranahnya Dinas Perhubungan (Dishub).
Terkait hal ini, tidak terbantahkan dengan apa yang telah disampaikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Izmir Novian Hakim.
“Hal ini berdasarkan putusan yang telah dikeluarkan oleh Mendagri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan,†kata Izmir.
Dengan adanya putusan tersebut, seluruh Kelurahan se-Kota Balikpapan mengatakan tidak dapat menyanggupi akan aturan yang telah diterbitkan oleh Mendagri. Alasannya tidak adanya Sumber Daya Manusia (SDM) serta tidak adanya anggaran untuk melaksanakan hal tersebut.
“Seperti yang disampaikan oleh Kelurahan Gunung Bahagia, bahwa tidak adanya kemampuan dalam menangani PJU karena keterbatasan SDM,” ungkap Izmir.
Terhadap penjelasan tersebut, Alwi akan mengambil langkah dengan melakukan komunikasi atau konfirmasi ke Kemendagri dengan membawa beberapa perwakilan dari dinas terkait. (DK.Com)
Penulis : Roni S
Editor : Lukman