DETAKKaltim.Com, BONTANG : Penyampaian Keputusan Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2020, diparipurnakan DPRD Bontang, Selasa (6/4/2021) malam.
Pembacaan Keputusan Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2020 disampaikan Wakil Ketua DPRD Bontang, Junaidi. Ia membeberkan capaian pemerintah sepanjang 2020, salah satunya capaian pembangunan yang dinilai menurun.
“Secara umum realisasinya mengalami penurunan, hal ini dikarenakan tekanan dari pandemi Covid-19 dan pembatasan kegiatan,” ujarnya.
Pemkot Bontang telah melaksanakan 35 urusan Pemerintahan Daerah mencakup 24 urusan wajib, 4 urusan pilihan, dan 7 fungsi penunjang yang dijabarkan dalam 298 program dan 1.974 kegiatan.
Jumlah pendapatan yang berhasil terealisasi tahun anggaran 2020 yakni Rp1,5 Milyar atau 110,5 persen dari target yang ditetapkan. Terdiri dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp191,6 Milyar atau 102,08 persen dari target.
Sementara realisasi pendapatan dana perimbangan sebesar Rp1 Trilyun atau 116,13 persen dari target, dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp280 Milyar atau 96,47 dari target.
Rapat Paripurna Ke-3 Masa Sidang III inipun menuai berbagai interupsi selama berlangsung. Salah satunya pembangunan kantor permanen Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang belum terealisasi.
Pemkot Bontang dianggap menutup mata terhadap instansi penegak hukum itu. Padahal, personil Satpol PP menjadi garda dan barisan terdepan ketika terdapat kegiatan pemerintahan.
“Satpol PP berulang kali pindah. Hingga kini belum ada kantor permanen,” kata anggota Komisi 3 DPRD Bontang Abdul Samad.
Menurutnya, Satpol PP merupakan salah satu mitra kerja yang sangat penting. Sehingga diperlukan kantor permanen untuk menunjang kinerja pegawainya.
Dari kasat mata, perpindahan Kantor Satpol PP sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Pernah berkantor di Jalan Awang Long yang saat ini menjadi lokasi Rujab Ketua DPRD Bontang.
Kemudian berpindah ke Jalan Ir Juanda, berpindah lagi ke bekas Rujab Ketua DPRD Bontang Jalan MH Thamrin. Terakhir dipindah ke perumahan Halal Square Jalan Ahmad Yani. (DK.Com/adv.)
Penulis : SY
Editor  : Lukman