DETAKKaltim.Com, KUTIM : Terungkap sudah kenapa Pemerintahan Desa Sepaso Bengalon, Kutai Timur (Kutim) melakukan mogok kerja. Ialah masalah tunjangan kerja perangkat Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 tahap 2 yang belum cair.
Hal ini dikatakan Kepala Desa Sepaso, Arimuddin. Ia mengaku jika masalah utama ialah masalah tunjangan dan pengairan ADD tahap 2. Bukan masalah kekurangan kertas dan tinta.
“Masalah yang sebenarnya adalah belum cairnya tunjangan kinerja perangkat Desa dan alokasi dana desa Tahun 2018 tahap ke dua,” jelas Arimuddin.
Hal inipun diaminkan Kepala Desa lainnya. Supanjen, Kepala Desa Bangun Jaya, Kecamatan Kaliorang menuturkan jika tunjangan beberapa bulan belum cair hingga saat ini. Hanya saja, ia tak melakukan mogok kerja seperti di Sepaso.
“Tunjangan enam bulan baru dibayar 3 bulan. Ya kami terima aja kondisi yang ada. Semoga ke depannya bisa lebih diperhatikan kami yang terpencil ini. Hanya saja kami agak bingung bila RT dan Lembaga Desa yang bertanya terkait tunjangan mereka,” jelas Panjen.
Permasalah inipun dibenarkan Sekretaris Camat Bengalon, Ernawati. Katanya, memang telah terjadi penghentian pelayanan di Kantor Desa Sepaso.
Berita terkait :Â ADD Mandek, Aparat Desa Sepaso Ancam Mogok Kerja
“Iya benar mulai kemarin (2/1/2019) di Desa Sepaso (mogok kerja),” katanya.
Hanya saja, ia berharap masalah ini dapat segera diatasi. Pihaknyapun sudah melakukan komunikasi kepada Desa.
“Mudahan saja tak berlanjut panjang. Karena akan berimbas kepada pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, Bupati Kutim Ismunandar mengaku jika permasalah ini terjadi lantaran Desa kekurangan tinta dan kertas. (Aghwa)