Kejati Kaltim Selamatkan Uang Negara Rp29 Milyar
Eksekusi 66 Perkara
DETAKKaltim.Com, SAMARINDA: Kegiatan Retrospeksi Akhir Tahun 2023 yang digelar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, mengungkap berbagai data pencapaian jajaran Adhyaksa di wilayah hukum Kejati Kaltim, Selasa (2/1/2024).
Selain data penanganan Perkara Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Zat Adiktif lainnya (Napza). Juga terungkap data terkait jumlah perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditangani.
Penanganan perkara yang telah dilakukan pada Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan seluruh wilayah Kejati Kaltim tahun 2023, masing-masing Penyelidikan 42 Perkara, Penyidikan 34 Perkara, Penuntutan 58 Perkara, dan Eksekusi 66 Perkara.
“Penyelamatan Keuangan Negara Tahap Lid/Dik/Tut sebesar Rp29.310.300.000,- (Rp29 Milyar-red),” jelas Aspidsus Romulus Haholongan melalui Koordinator Bidang Pidsus Adnan Hamzah.
Adapun jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan dari barang rampasan sebesar Rp1.042.077.999,-. Uang sitaan sebesar Rp11.146.539.344,-. Denda sebesar Rp1.287.777.777,-, dan Uang Pengganti sebesar Rp5.739.386.761,67.
Adnan menjelaskan, perkara Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kaltim didominasi Perkara Pengadaan Barang dan Jasa. Selain itu juga pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikemas seolah-olah ada kerja sama.
Untuk pengungkapan Perkara Tindak Pidana Korupsi terbanyak di Kejaksaan Negeri (Kejari) Nunukan, Kejari Samarinda, Kejari Balikpapan.
“Sekali lagi, parameternya ini bukan karena tingkat korupsi daerah tersebut lebih tinggi atau lebih rendah. Tetapi tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri,” jelas Adnan.
Baca Juga:
- Tahun 2023, Kejaksaan di Kaltim-Kaltara Eksekusi 4.783 Perkara Narkoba
- Capaian Kinerja Kejaksaan RI Sepanjang Tahun 2023
- Caleg Partai Buruh Harap Presiden Partai Buruh Hadir di Paser
Menambahkan keterangan Adnan, Kajati Kaltim Hari Setiyono mengatakan, data yang disampaikan Koordinator Bidang Pidsus merupakan perkara yang ditangani Kejaksaan. Karena ada Aparatur Penegak Hukum (APH) lain selain Kejaksaan, yaitu Kepolisian.
“Apa yang disampaikan Koodinator tadi adalah capaian kinerja Kejaksaan,” jelas Hari.
Ia juga menambahkan, Pidsus itu menangani masalah Tipikor, Kepabeanan dan Pajak untuk penuntutan. Selain itu, juga pelanggaran HAM berat yang masih ditangani di Direktorat HAM.
“Jadi untuk di daerah tidak ada penanganan perkara HAM berat,” beber Hari.
Terkait penyelamatan uang negara, Hari menjelaskan, itu juga dipilah-pilah. Karena ada kalanya saat Penyidikan sudah berhasil melakukan penyitaan. Namun ada kalanya juga, saat di Persidangan meminta Majelis Hakim melakukan penetapan terhadap pihak lain walaupun belum diputus.
