Pemilu 2024 Sistem Proporsional Terbuka, Ini Tanggapan Bendahara PDIP Kaltim

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA: Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara nomor 114/PUU-XX/2022 memutuskan, agar Pemilu tahun 2024 tetap menggunakan Sistem Proporsional Terbuka, Kamis (15/6/2023).

Menanggapi Putusan MK tersebut, Bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kaltim Muhammad Samsun mengatakan, sistem Pemilu Proporsional Terbuka ataupun Tertutup tidak ada bedanya.  Sebab, jika kedua sistem itu diterapkanpun tidak akan berdampak pada partainya.

“Nggak ada ruginya. PDI Perjuangan selalu siap, baik dengan sistem Pemilu terbuka ataupun tertutup. Bagi PDI Perjuangan, semua itu tidak masalah. Terbuka kita ikuti, tertutuppun juga kita ikuti,” kata Samsun, Kamis (15/6/2023).

Wakil Ketua DPRD Kaltim ini mengungkapkan, kekhawatiran PDI Perjuangan terhadap penerapan proporsional terbuka, lantaran pelaksanaan Pemilu yang berpotensi tidak bersih. Sistem Pemilu proporsional terbuka bisa memicu adanya permainan money politik (politik uang).

“Kekhawatiran ini harus dijawab, baik dengan mekanisme aturan internal maupun eksternal secara hukum. Kalau kita dengarkan secara seksama dari Amar Putusan yang dibacakan tadi, kekhawatirannya kan soal money politik yang kerap terjadi dipemilih,” jelasnya.

Baca Juga:

• Perkara Korupsi MMPKT-MMPHKT, Direktur MMPKT 2021-2025 Bersaksi
• Tuntut Hak, Perusahaan Sawit PT DLJ PHK 193 Karyawan Tetap

Dengan diterapkannya Pemilu dengan Sistem Proporsional Terbuka, maka harus ada solusi atau rekomendasi agar hal-hal yang merugikan tidak terjadi dimasyarakat. Samsun menegaskan Aparat Penegak Hukum harus bertindak tegas.

“Apabila money politik memang dilarang, ya harus dilarang secara tegas. Harus ada upaya supaya tidak terjadi money politik saat Pemilu 2024. Karena money politik itu pembodohan terhadap praktek politik dimasyarakat, kan begitu,” tegasnya.

Menurutnya, harus ada aturan yang tegas untuk mengantisipasi terjadinya money politik di Indonesia. Salah satu cara agar tradisi ini bisa dihentikan yakni, dengan pembubaran partai politik bersangkutan.

“Kalau ada partai politik yang membiarkan kadernya melakukan permainan money politik, maka bisa kita usulkan agar partai tersebut dibubarkan. Itu kan sudah tegas banget tuh. Tinggal pelaksanaannya saja, aparat penegak hukum mau nggak melakukan monitoring dan memberikan tindakan tegas terhadap praktek-praktek menyimpang seperti itu,” jelas Samsun.

Disinggung soal langkah yang akan diambil PDI Perjuangan dengan Pemilu 2024 dengan Sistem Proporsional Terbuka, Samsun mengatakan bahwa DPP hanya memerintahkan seluruh kader dan partisipan turun ke rakyat.

“DPP perintahnya hanya satu, turun ke rakyat, itu saja. Sistemnya apapun, aturan mainnya bagaimanapun tetap turun ke rakyat. Karena kita sudah siap untuk main, ya harus kita ikutin. Kader-kader harus membesarkan nama partai, bukan hanya individual saja.” pungkas Samsun. (DETAKKaltim.Com)

Penulis: Adt

Editor : Lukman