Sorot Pulau Kumala, Anggota DPRD Kaltim Tawarkan Alternatif Pengembangan

DETAKKaltim.Com, KUTAI KARTANEGARA :  Ely Hartati Rasyid, anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim merekomendasikan agar pemerintah mempertimbangkan memperbaiki akses penyeberangan menuju Pulau Kumala, dari sebelumnya berjalan kaki melewati Jembatan kemudian boleh menggunakan kendaraan Sepeda Motor.

“Menurut saya pribadi mungkin jembatannya bisa dirubah. Dari sebelumnya hanya orang berjalan kaki, tetapi bisa juga dilewati kendaraan kecil,” jelas Ely saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

Apa yang disebutkan Ely tersebut merupakan salah satu terobosan untuk kemajuan destinasi wisata di Kutai Kartanegara. Menurut Politisi PDI Perjuangan yang terpilih dari Daerah Pemilihan Kutai Kartanegara, era modern kini membuat orang malas berfikir dua kali untuk berjalan kaki. Sebab, lintasan Jembatan cukup panjang.

“Bisa dilihat dari masyarakat yang membeli makan atau sayur sekarang, sudah bisa secara online dan tidak perlu keluar rumah. Jembatan itu harus dirubah, bisa dilewati kendaraan kecil jadi kalau masuk Insya Allah Pulau Kumala,” kata Ely.

Ely yang kini duduk di Komisi 2 DPRD Kaltim mengugkapkan, ia sempat mendapat informasi jika ada yang ingin mengelola Pulau Kumala.

“Kemarin informasinya ada yang menang lelang untuk kelola Pulau Kumala. Nanti saya konfirmasi lagi. Karena apabila ada pihak ketiga yang mengelola, Pemerintah Daerah dapat terbebaskan dari biaya perawatan,” kata Ely.

Baca Juga :

• Sosperda Bantuan Hukum, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kaltim Diapresiasi Warga
• Membidangi Olahraga, Ketua Komisi 4 DPRD Kaltim Dukung Atlet Porwanas

Menurutnya, Ladaya dengan Pulau Kumala sebelumnya menjadi ikon Kota Raja Tenggarong. Tempat ini bahkan terkenal dengan ribuan pengunjung tiap harinya, yang kemudian menjadi sepi karena memang nilai jual pariwisatanya menurun.

Ely berharap, destinasi ini kembali berkembang karena akan berkompetisi dalam perpindahan Ibu Kota Nusantara di Bumi Etam. Sehingga sebagai daerah mitra, tentunya perlu berkontribusi langsung.

“Kalau dukungan Pemerintah Provinsi terhadap pengembangan Kukar, tentu bisa jadi karena ada kawasan-kawasan Perda Pembangunan Induk Pariwisata tadi terbentuk. Harusnya ada kawasan yang menjadi prioritas,” jelas Ely.

Iapun menegaskan pemerintah harus memberikan dukungannya kepada swasta, agar bisa berkembang tanpa membebani APBD.

“Wajib juga pemerintah support karena itu tidak berdasarkan anggaran Pemda saja. Namun tumbuh dari masyarakat pihak swasta, itu luar biasa juga dan harus didukung jadi tidak membebani APBD sepenuhnya.” tandas Ely. (DETAKKaltim.Com)

Penulis : Ij/LVL/Adv. DPRD Kaltim

Editor   : Lukman