Sidak Kawasan Grand City, Temuan Komisi 3 DPRD Balikpapan Masuk Zona Hijau

DETAKKaltim.Com, BALIKPAPAN : Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan melaksanakan inspeksi mendadak (Sidak) di kawasan Grand City Balikpapan Utara, bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub), Camat, Lurah Balikpapan Utara, dan Ketua RT 42, Kamis (4/2/2021).

Kepada Ketua Komisi 3 Alwi Al Qadri Ketua RT 42 Sapuan mengatakan, lokasi warga RT setempat tidak diberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan alasan ruang terbuka hijau. Masyarakat hanya bisa mengurus Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) dimana keluar sertifikat hak pakai.

“Untuk mengajukan perizinan IMB itu tidak boleh, karena masih masuk buffer zone atau zona hijau. Tapi khusus Ruko-Ruko yang ada semua di sini, boleh. Ini yang jadi permasalahan, kenapa Ruko-Ruko ini boleh? Ini kan tidak ada namanya keadilan,” tegas politisi Partai Golkar ini.

Ia mempertanyakan, kenapa masyarakat tidak boleh tapi giliran Ruko boleh.

“Apa karena uangnya besar?” cetus Alwi seraya menambahkan RT sudah berkali-kali mengurus IMB namun tidak bisa karena kawasan hijau.

Alwi mempersilahkan Wartawan menulis apa yang disampaikannya, agar masyarakat mengetahuinya. Terkait temuan ini Komisi 3 akan segera memanggil Dinas Perizinan untuk mempertanyakan hal ini.

Baca juga : Komisi 3 DPRD Balikpapan Sidak, Temukan Pengupasan Lahan Tanpa Izin

“Nanti kami panggil Perizinan, kita akan coba RDP. Kenapa ini boleh, kenapa masyarakat rakyat kecil tidak boleh. Nanti kita panggil RDP, yang penting kita tahu permasalahannya,” tegas Alwi.

Ketua RT 42 Sapuan mengatakan, lokasi yang terbangun Ruko adalah kawasan ruang terbuka hijau. Menanggapi adanya yang Ruko yang diberikan izin di zona hijau, Sapuan mempertanyakan keadilan untuk warganya. Ia menilai tidak ada keadilan.

“Tanggapan saya, ya keadilan nggak ada,” tegas Sapuan menjawab pertanyaan awak media. (DK.Com)

Penulis : Roni S

Editor  : Lukman