DETAKKaltim.Com, PENAJAM : Tohar, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, mengatakan saat ini bangsa sedang dihadapkan dengan tantangan global, bahkan  telah berjalan dan  sesungguhnya ekonomi Asean  telah terbuka sedemikian rupa. Berbagai informasi melalui media dapat disaksikan, betapa besar persaingan dan kompetisi yang terjadi dalam berbagai bidang usaha di negeri ini.
“Persaingan-persaingan itu termasuk mereka yang menyandang sebagai setatus ASN.  Ke depan kompetisi yang kita hadapi sebagai ASN ini akan semakin berat,“ kata Tohar di sela-sela penyerahan sertifikat Ujian Penyesuaian Ijazah (UPI) dan Ujian Dinas Tingkat I, di Aula Lantai I Kantor Bupati PPU, Senin (9/10/2017).
Untuk itu, tegas Tohar, apa yang baru saja diserah terimakan tersebut jangan dipandang sebagai tiket Kereta Api (KA). Dengan artian ibarat seseorang membeli tiket KA dengan tujuan tertentu, kemudian orang tersebut naik dan tidur, tahu-tahu orang tersebut telah sampai di tujuan yang dia tuju. Itulah yang tidak kita kehendaki,†tegas Tohar.
Ujian Dinas, sebut Tohar lebih lanjut, dalam rangka penyesuaian ijaza, di sana ada lompatan dan tingkatan, semua itu harus seiring dengan lompatan cara fikir dan tindak yang bersangkutan. Apalagi disertai dengan efek sipil, berkenaan dengan status ASN, pindah pangkat, pindah golongan baik dari juru ke pengatur, pengatur ke penata, penata ke pembina itu semua membawa konsekuensi yang berat bagi ASN yang bersangkutan.
“Oleh karena itu, rubahlah pola pikir (mind set ) kita, sekurang-kurangnya secara pribadi jangan sampai kita menjadi beban bagi organisasi atau menejemen. Tolong camkan itu,†tegas Tohar.
Lanjut dia, berdasarkan analisa yang ada saat ini, masalah kedisiplinan bagi ASN baik di lingkungan sekretariat maupun di SKPD lainnya di PPU, masih banyak dijumpai dari mereka yang belum bisa melaksanakan tugas dan kedisiplinan itu secara baik dan penuh dengan tanggung jawab. Bahkan  hal-hal kecil yang jelas merupakan tanggung jawab mereka terkadang masih harus diarahkan pimpinan.
“Kalau sampai masalah kehadiran saja harus diobrak-abrik dan diawasi, mau jadi apa kita ke depan. Itu baru urusan kehadiran kerja dan jam kerja, belum dituntut masalah kinerja kita yang lainnya yang dengan jelas merupakan kewajiban individu yang melekat pada diri sendiri,†jelasnya.
Ia mengharapkan, jika ingin mendapatkan kebaikan bersama, semua harus konsisten dan komitmen, bahwa setelah seseorang telah menjatuhkan pilihan status sebagai ASN, maka ambillah semua konsekuensi itu yang dengan jelas dan terperinci aturan mainnya. Namun jika tidak berkenan dengan aturan tersebut, lanjut dia, silahkan mencari profesi lainnya.
“Malu rasanya kita di usia yang sudah sama-sama tua, untuk urusan apel saja maupun urusan kedinasan kita terkadang harus dikejar-kejar. Padahal dengan jelas itu semua merupakan kewajiban yang telah melekat pada diri kita,“ ujarnya.
Untuk itu Tohar minta kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkab PPU, agar dapat memahami ruang lingkup apa yang menjadi tugas masing-masing, baik untuk pelaksana, administrator maupun jabatan tinggi pratama sehingga mengerti apa yang akan dikerjakan di lingkup kerja masing-masing.
Dalam kegiatan ini, sebanyak 84 orang menerima sertifikat masing-masing sertifikat UPI sebanyak 51 orang  dan UDI Tk I sebanyak 33 orang. Kegiatan ini juga dihadiri Kepala BKPP PPU, Surodal Santoso, Kepala Dinas Kominfo, Budi Santoso dan sejumlah pejabat di lingkungan pemkab PPU. (Humas6/LVL)
