Rencana Demo Tolak FPI, Jos Sutomo : Sangat Kondunsif, Tidak Perlu Ada Aksi Demo

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Sejumlah tokoh masyarakat Kalimantan Timur yang tergabung dalam Forum Kebangsaan dan Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) berkumpul menyikapi rencana aksi demo tolak Front Pembela Islam (FPI), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) di Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Rabu (25/1/2017) pagi.

Pertemuan itu digelar untuk bersama-sama mencari titik temu demi terjaganya kondisi dan keamanan di Kalimantan Timur, khususnya Samarinda.

Dalam pertemuan itu turut hadir  Jos Soetomo, Pembina Forum Kebangsaan, Sayid Alwi, Abraham Ingan Ketua Gepak Kalimantan Timur, dan Zaini Naim, Ketua MUI Samarinda.

Dari Hasil pertemuan para tokoh Kaltim tersebut, menyepakati untuk tetap menjaga keharmonisan serta kondisi keamanan dan ketertiban khususnya di Kota Samarinda. Tak hanya itu, para tokoh menghimbau agar rencana aksi demo tanggal 25 Januari itu ditinjau ulang.

“Kondisi di Kota Samarinda sudah sangat kondusif, jadi tidak perlu ada aksi demo. Dan kami juga menghimbau masyarakat Kaltim untuk selalu menjaga kerukunan antar ummat beragama, suku dan ras,” ucap Yos Sutomo.

Abraham Ingan selaku ketua Gepak Kaltim, yang namanya juga turut tercatut dalam Aliansi Masyarakat Pancasila Kalimantan Timur yang akan menggelar demo tolak FPI, mengaku tidak pernah diajak berkoordinasi tentang adanya rencana aksi demo tersebut.

”Saya juga kaget tiba-tiba nama saya ada di situ. Dan tidak ada konfirmasi mengenai hal itu,” ucap Abraham kepada Wartawan DETAKKaltim.Com usai pertemuan.

Namun terlepas dari itu, Abraham pun menghimbau untuk membatalkan aksi demo tersebut, lantaran ia berpendapat, cukup aksi yang ada di Kalbar, Kalteng dan Balikpapan mewakili aspirasi yang ada.

”Saya tetap mendukung untuk ditegakkannya supremasi hukum, perlu dibedakan antara FPI dan Islam. Agama Islam bukan hanya milik FPI tapi juga milik warga Dayak Kaltim,” tambah Abraham.

Sementara dari pihak berwenang, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Eriadi melalui Kasubag Humas Iptu Hardi mengatakan, hingga sampai hari ini belum ada surat pemberitahuan tentang adanya aksi demo 25 Januari itu ke pihak Kepolisian.

”Seharusnya kalau mau melakukan aksi unjuk rasa, surat pemberitahuan sudah diberikan selambat-lambatnya 3 hari jelang pelaksanaan,” ucap Hardi.

Pihaknya siap melaksanakan pengawalan terhadap jalannya aksi unjuk rasa yang ada, namun peserta aksi seharusnya juga dapat menaati aturan yang ada seperti mengirimkan pemberitahuan, serta tidak mengganggu pengguna jalan lain.

Hardi mengatakan, pihaknya tidak akan segan-segan melakukan penangkapan, jika aksi tersebut berlangsung anarkis.

“Kami siap lakukan pengawalan, namun jika anarkis akan kami amankan,” tegas Hardi. (MS77)