Perketat Pengawasan TKA, Anggota DPRD Kutim Minta Dibentuk Tim Pora

DETAKKtim.Com, KUTAI TIMUR : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) Asmawardi meminta seluruh jajaran pemerintah, yang terlibat langsung dengan persoalan Warga Negara Asing (WNA) agar memacu kinerja di Bidang Pengawasan.

Permintaan Politisi PAN itu terkait dengan terungkapnya sejumlah kasus penyalahgunaan visa wisatawan, oleh WNA asal China.  Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) inipun meminta agar DPRD Kutim mendorong Pemerintah Daerah, membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Pora).

Permintaan tersebut terlontarkan sebagai bentuk keprihatinan atas santernya isu terkait Tenaga Kerja Asing (TKA), serta sebagai langkah preventif untuk melindungi hak masyarakat lokal. Terutama terkait kesempatan kerja di 2 Perusahaan Modal Asing (PMA) yang berdiri di Kutim, yakni PT BCIP dan Kobexindo Cement.

“DPRD Kutim harus mendorong Pemerintah Daerah untuk membentuk Tim Pora yang beranggotakan semua unsur, baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk memberikan pengawasan terhadap TKA yang ada dan bakal terus bertambah di Kutim,” tegasnya dalam hearing antara DPRD Kutim dengan PT Kobexindo Cement beberapa waktu lalu.

Baca juga :

• Penyelam SAR Samarinda Berjuang Temukan Imbran di Sungai Mahakam
• Dishub Samarinda Minta Laporkan Jika Jukir Minta Lebihi Ketentuan Perda
• Curi Plat Tugu Perbatasan Samarinda-Kukar, Rudi Dihakimi Warga
• 3 Terdakwa Kasus Dugaan Tipikor Proyek Irigasi Sepatin Dituntut Berbeda

Lebih lanjut anggota dewan berpenampilan nyentrik yang berasal dari Dapil 2 ini juga dengan tegas meminta, agar pemanfaatan tenaga kerja dan kontraktor lokal menjadi hal utama yang dilakukan oleh PT Kobexindo Cement dalam beroperasi.

Hal ini menurutnya, wajib dilakukan mengingat PMA yang berdiri di Kecamatan Bengalon dan Kaliorang tersebut juga diharapkan memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar, baik dari segi perekonomian ataupun lainnya.

“Utamakan penggunaan tenaga kerja dan kontraktor lokal, jangan buat warga pribumi hanya menjadi penonton. Perusahaan didirikan harus memberi manfaat bagi masyarakat sekitar.” tutupnya. (DK.Com/adv.)

Penulis : RH

Editor   : Lukman