Pergub, Penghasilan Anggota DPRD Kaltim Berkisar Rp60 Juta/Bulan

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD telah meningkatkan gaji dan tunjangan wakil rakyat.

Tertuang dalam Pergub Nomor 3 Tahun 2017, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Timur, mengenai Gaji Dewan, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Alat Kelengkapan, Tunjangan Kesejahteraan, Uang Jasa Pengabdian, Tunjangan Komunikasi Insentif (dana Reses).

Kepala Bidang Keuangan Sekretariat DPRD Kaltim Salamat Harahap menjelaskan, setiap anggota Dewan menerima gaji/penghasilan serta tunjangan anggota DPRD Kaltim dengan hitungan kotor sebesar Rp60 Juta lebih. Lain juga dengan kegiatan Reses, setiap anggota Dewan menerima anggaran kotor sebesar Rp70 Juta lebih.

“Gaji/Penghasilan anggota DPRD Provinsi Kaltim sebesar 60 Juta lebih kotor dan tunjangan dan kegiatan Reses sebesar 70 Juta lebih kotor,” jelas Salamat yang dikonfirmasi melalu WhatsApp, Rabu (30/10/2019).

Salamat menerangkan, angka tersebut lebih besar dibanding pimpinan seperti ketua dan wakil ketua

“Kalau pimpinan lebih kecil, karena ya itu tadi, ketua kan tidak menerima tunjangan perumahan dan transportasi,” katanya.

Salamat yang baru menerima jabatan sebagai Kepala Bidang Keuangan Sekretariat DPRD Kaltim, Selasa (1/10/2019), masih belum dapat menerangkan detail anggaran. Karena menurutnya ada beberapa pasal ketentuan Pergub yang tidak terealisasi karena nilai APBD yang belum memadai.

“Seperti tunjangan Komisi atau AKD, itu saya perlu koordinasikan sama teman-teman, apakah itu sudah berlaku. Dalam aturanya sih ada, cuma kan segala sesuatunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya.

Menurut Salamat, tunjangan AKD tersebut kemungkinan akan direalisasikan, yang nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. (Nina)