Nilai RSUD AM  Parikesit Salah Urus, FPKMK Mengadu ke Pemprov Kaltim

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Perwakilan warga Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur yang menamakan dirinya  Forum Peduli Kesehatan Masyarakat Kutai Kartanegara (FPKMK), melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (28/9/2016).

Dengan membawa spanduk yang bertuliskan berbagai kritikan terhadap pihak pengelola RSUD A M  Parikesit, yang menurut para pengujuk rasa tidak lagi melakukan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar.

Dengan membawa  bor, para pengunjuk rasa mengacungkan alat yang biasa digunakan untuk bertukang tersebut,  diibaratkan  digunakan oleh pihak  rumah sakit  untuk melakukan operasi tulang.

Seperti yang dikeluhkan Zainudin, korlap pengunjuk rasa yang menyatakan bahwa banyak penyalahgunaan wewenang dari pihak rumah sakit yang terkesan memaksakan kehendak kepada paramedisnya.

“Misalnya ada salah satu Dokter yang mengusulkan peralatan bor tulang untuk Dokter Ortopedi malah diberi oleh pihak rumah sakit  alat  medis yang  tidak sesuai standar. Yang seharusnya  bor tulang tersebut dapat disterilisasi dan dikalibrasi, memiliki tingkat akurasi kesehatan yang tinggi, sehingga  memberikan kenyamanan pasien, “ ungkap  Zainudin,

Menurutnya, jika alat-alat kesehatan yang tidak sesuai standar tersebut tetap digunakan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan mal pratek, dan  warga bisa menuntut pihak rumah sakit  untuk  mempertanggung jawabkannya

Zainduin juga menyatakan, jika keluhan tidak sesuainya  standar  alat  kesehatan di rumah sakit tersebut, juga berasal dari pihak paramedis RSUD A M Parikesit sendiri.

“Ketika paramedis mengusulkan alat bor  yang sesuai standar, yang harganya di atas 700  juta,  malah diberi alat  bor yang harganya cuma 500-an  ribu, ini  merupakan pembohongan publik. Karena masyarakat membayar dengan harga normal  namun mutu  pelayanan tidak memenuhi standar,“ terang   Zainudin.

Oleh karena itulah, masih menurut Zainudin, pihaknya beranggapan jika rumah sakit ini salah urus.

“Kami  sudah berusaha hearing dengan pihak DPRD Kukar, meminta penjelasan kepada pihak rumah sakit  melalui somasi, namun  tidak ada tanggapan. Sehingga jalan  terakhir adalah meminta kepada Pemerintah  Provinsi Kaltim untuk menanganinya,  inilah  yang  menjadi tujuan demo kami,”  tandas Zainudin.   (*MY)