MoU KPID Kaltim dan UMKT Diapresiasi Anggota DPRD Kaltim

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Baharuddin Demmu, anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim bakal mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim, memfasilitasi masyarakat dalam hal membangun pengetahuan terkait manfaat dan aturan media sosial.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan hal itu dalam kegiatan penandatanganan MoU Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) bersama Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT).

Baharuddin dalam sambutannya mengatakan, penyelenggaran penyiaran juga bertanggung jawab menjaga moral dan keutuhan bangsa.

“Saat ini bangsa ini menghadapi kemajuan teknologi, karena banyaknya tayangan media yang kian bertebaran. Sehingga, pastinya arus informasi sangat banyak diterima masyarakat. Apalagi, dalam upaya Analog menuju ASO. Dapat menjadi tujuan untuk memilah informasi yang diterima,” kata Baharuddin, Senin (10/10/2022).

Baharuddin mendorong agar pemerintah dapat memberikan infrastruktur, yang layak secara merata di Kabupaten/Kota seluruh Kaltim.

“Kami mendorong pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat, untuk dapat membangun literasi media di seluruh daerah.” tegas Baharuddin yang terpilih dari Daerah Pemilihan Kutai Kartanegara.

Baca Juga :

• DPRD Kaltim Apresiasi Bapenda, Target Pajak Daerah Capai 92,4 Persen
• Kunjungi Sanga-Sanga, Wakil Ketua DPRD Kaltim Sosperda Bantuan Hukum

Ketua KPID Kaltim Irwansyah menyampaikan, konten siaran adalah hal yang utama diterima masyarakat Indonesia. Terlebih, di era globalisasi derasnya informasi saat ini, memberi peran penting dalam mencerdaskan Bangsa Indonesia.

“Tujuan pagi hari ini, Lembaga Penyiaran untuk mendampingi wilayah blankspot, itu harapan kami ke depannya” jelasnya.

KPI, kata Irawansyah lebih lanjut, berperan penting dalam menjaga keutuhan informasi hingga sampai kepada masyarakat. Hal tersebut menjadi tujuan utama KPID Kaltim, dalam menjalankan pelbagai program.

“Komitmen kami bagaimana masyarakat Kaltim bisa mendapatkan informasi yang layak sesuai HAM,” jelasnya.

Progam besar yang akan diusung oleh KPID Kaltim, lanjutnya, adalah mendorong pemerintah untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) terkait aturan literasi media di sosial media.

“Cita-cita besar kami, KPID bersama Kominfo Kaltim akan menyusukaskan perda penyiaran. Terkait, aturan yang mengontrol arus derasnya informasi media sosial. Media Sosial sekarang menjadi darurat, karena tak terkontrol dengan baik. Para pengguna sosial, dengan senonoh menyampaikan ulasan pribadinya.” tandasnya. (DETAKKaltim.Com)

Penulis : AG/LVL/Adv.DPRD Kaltim