Larut Dalam Tarian Tembam Bataq, Cagub Rusmadi Hadir di Lom Plai

DETAKKaltim.Com, KUTAI TIMUR :  Pesona Kutai Timur itu ada di jejak peradaban suku-suku asli yang turun temurun menyatu dengan alamnya, salah satunya adalah peradaban suku Dayak Wehea yang dikunjungi Calon Gubernur Kaltim nomor 4 Rusmadi Wongso, Rabu (18/4/2018) malam.

Kedatangan rombongan Rusmadi disambut dengan suka cita. Kebetulan warga Suku Dayak di situ sedang merayakan pesta panen padi, yang dikenal dengan nama Lom Plai. Ini pesta panen padi yang digelar tiap tahun, sebagai ucapan rasa syukur masyarakat adat di situ.

Menurut cerita rakyat setempat, padi adalah sesuatu yang sakral karena merupakan perwujudan Putri Long Diang Yung yang berkorban nyawa demi menyelamatkan rakyatnya dari bencana kelaparan.

Rusmadi ikut menari terbawa arus irama gong dan gendang tradisonal yang menghentak. Ia mengikuti gerakan penari lainnya sambil  membentuk lingkaran dan bersama-sama memutar.

“Ini namanya Tarian Tembam Bataq, atau artinya tarian kebersamaan,” ujar salah satu tokoh masyarakat ketika menari bersama Rusmadi.

Lebih dari 20 orang secara bersama-sama menari Tembam Bataq yang merupakan tarian Suku Dayak Modang di Long Bentuk dan Nehes Lih Bing.

“Hilang rasa capek ketika melihat kebersamaan saudara-saudara kita ini,” kata Rusmadi yang sudah 2 pekan ini meninggalkan Kota Samarinda untuk kegiatan politik di Penajam Paser Utara, Paser, Berau dan sekarang di Kutai Timur.

Kawasan hutan yang mereka tinggali berada di Desa Nehas Liah Bing, Kecamatan Wahau, Kabupaten Kutai Timur. Di sini ada 6 Desa yang terus diperjuangkan sebagai hutan adat. Selain Desa Nehas Liah Bing, di sana ada Desa Long Wehea, Desa Diaq Leway, Desa Dea Beq, Desa Diak Lay, dan Desa Bea Nehas.

Giliran berdialog dengan warga, di hadapan para tokoh masyarakat suku Dayak, Rusmadi menyampaikan pandangan politiknya terhadap masyarakat adat di seluruh Kaltim. Rusmadi mendukung penuh ketersediaan hasil hutan bagi masyarakat Desa yang sebagian besar Suku Dayak untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya.

“Saya sudah memprogramkan perhutanan sosial dengan luas 600 ribu hektar ketika Rusmadi-Safaruddin memimpin, menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2018-2023,” jelas Rusmadi.

Strategi program tersebut sudah dibahas oleh pakar-pakar kehutanan dan tinggal menunggu kebijakan politik.

Statuta hutan adat bagi masyarakat Desa, ditegaskan Rusmadi, telah berhasil dilakukannya saat masih menjabat Kepala Bappeda dan Sekda Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Ada empat kampung saya serahkan SK (surat keputusan) hutan desa atau Hak Pengelolaan Hutan Desa di Berau pada tahun lalu,” ujar Rusmadi.

Bagi Rusmadi, soal perhutanan sosial adalah “pekerjaan rumah” yang harus diselesaikan. Dia tidak asing dengan pekerjaan itu, apalagi dia satu-satunya calon Gubernur Kaltim yang bukan orang baru dalam membangun Provinsi Kaltim. Selama 10 tahun, Rusmadi mendampingi Gubernur Awang Faroek Ishak menentukan kebijakan pembangunan yang diprioritaskan, diantaranya jalan, pelabuhan dan bandara.

DITODONG POLITIK UANG

Pada hari yang sama, sebelumnya, Rusmadi telah silaturahmi dengan masyarakat di Kutai Timur. Selain mendengarkan keluhan masyarakat, Rusmadi kembali mendapat “todongan” salah satu warga yang menuntut bantuan berupa uang tunai.

Mendengar permintaan uang tunai itu, Rusmadi dengan sabar menjelaskan bahwa memberi uang tunai oleh calon pemimpin adalah terlarang. Itu yang disebut sebagai politik uang. Ada peraturan KPU soal politik uang dan sanksinya bagi pasangan calon juga berat, bisa dicoret sebagai peserta Pilgub.

Rusmadi mengatakan, sejak dulu praktik politik uang itu berlangsung. Hasilnya apa? Banyak calon pemimpin akhirnya terlibat korupsi, karena didorong harus mengembalikan uang yang telah dibagi-bagi ke masyarakat ketika hendak dipilih.

“Masyarakat sekarang harus saya ajak berpikir cerdas, mari kita bersama-sama berjuang memajukan Provinsi Kaltim. Bapak ibu mau nggak Gubernur yang korupsi?” tanya Rusmadi, yang disambut sebagian hadirin dengan kata ‘tidak’.

Rusmadi kepada Wartawan mengatakan, sudah menjadi kewajiban setiap pasangan calon untuk menjaga politik yang bersih dari praktik uang. Mantan Sekdaprov ini mengingatkan juga kepada tim pemenangan menghindari cara-cara kotor itu. (LVL)