Konflik Long Isun, Tuah : Bupati Bonifasius Harus Tegur Wakilnya

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Jumpa Pers yang digelar Koalisi Kemanusiaan untuk Pemulihan Kedaulatan Masyarakat Adat, yang merupakan kolaborasi sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat di Kaltim, turut dihadiri pentolan Pokja 30, Carolus Tuah, yang menjadi bagian dari koalisi tersebut.

Menanggapi konflik antara masyarakat Kampung Long Isun Kecamatan Long Pahangai Mahakam Ulu Kalimantan Timur, dengan PT Kemakmuran Berkah Timber (KBT – Roda Mas Grup) terkait upaya penguasaan hutan adat yang menggunakan “tangan” pemerintah, Tuah dengan raut wajah kecewa sangat menyayangkan hal itu terjadi.

Menurut Tuah, Kabupaten Mahakam Ulu dalam visi dan misinya mempromosikan jargon kearifan adat, namun faktanya pada kesempatan pertama penghinaan, pelecehan terhadap adat terang benderang terjadi.

“Yang luar biasa disayangkannya, aparat negara semacam legislator. Dua puluhan legislator yang ada di Mahakam Ulu, diam. Pemerintah kabupaten malah menunjukkan kesan, ia berada di bawah kendali korporasi, jadi sempurna,” keluh Tuah, Jum’at (9/12/2016) siang.

Iapun menilai tidak bisa berharap banyak dari pemerintah setempat, sehingga butuh bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat.

Berita terkait : Menolak Hutan Adat Jadi Konsesi HPH, Warga Kampung Long Isun Diintimidasi

Lebih lanjut Tuah mengatakan, pematokan wilayah yang dilakukan wakil bupati bukan hanya pada level cukup disesalkan, namun memang harus dilawan.

“Saya kira Bupati Bonifasius harus tegur itu wakilnya, kenapa ia bertindak liar menindas warganya sendiri,” tegas Tuah.

Iapun berharap legislator dari Dapil Long Isun benar-benar bisa bekerja melawan kezaliman itu. (LVL)