Data Penerima Bantuan Dana Penanganan Dampak Covid-19 Sudah di Bankaltimtara

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim Diddy Rusdiansyah mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan verifikasi data penerima bantuan dana penanganan dampak Covid-19 dari 10 kabupaten/kota.

Sebagaimana yang disampaikan pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisis IV DPRD Kaltim, Kamis (14/5/2020), bahwa pada saat ini Diskominfo masih melakukan verifikasi dan sinergitas data yang masuk, dan yang sudah clear adalah verifikasi data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pariwisata, sementara dari OPD lainnya masih dalam proses.

Hari ini Diddy juga menyampaikan hal itu, namun perkembangannya adalah data penerima untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pariwisata sudah ada di Bank Kaltimtara. Yang menjadi kendala saat ini adalah mekanisme penyalurannya dari bank, karena tidak akan diberikan secara tunai namun melalui kartu (ATM) yang akan dicairkan penerima bantuan itu sendiri.

“Koordinasi terakhir terbentur dengan libur Idul Fitri, sementara mereka harus mengkoordinasikan di 10 kabupaten/kota untuk bagaimana proses penyalurannya,” jelas Diddy melalui sambungan Telepon, Sabtu (23/5/2020) sekitar Pukul 15:05 Wita.

Lebih lanjut Diddy menjelaskan, semula memang diharapkan bisa cair sebelum lebaran, namun mekanismenya ada di Perbankan mengingat jumlahnya tidak sedikit. Disperidagkop tercatat 17 ribuan penerima, Dinas Pariwisata sekitar 2.000-an, Dinas Pendidikan sekitar 300-an, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) ada sekitar 165 orang, yang lain akan segera menyusul.

Setelah lebaran, dana dari provinsi banyak yang sudah akan disalurkan dan menyusul lagi Dinas DKP3A lain. Yang sedang diverifikasi ada sekitar 19 ribuan, juga data dari Dinas Tenaga Kerja telah masuk datanya untuk dilakukan verifikasi.

“Kominfo itu hanya berperan sebatas untuk melakukan verifikasi apakah data itu ganda atau tidak, karena syarat dari KPK menghindarkan terjadinya penerima bantuan ganda. Kedua diupayakan tepat sasaran, dan itu sudah kita lakukan proses-proses itu,” jelas Diddy.

Skala prioritas saat ini, masih kata Diddy, dari Disperindagkop terkait pembuatan masker, Dinas Pendidikan dari aspek budaya yang terdampak Covid-19, dan Dinas Pariwisata.

Diddy mengatakan, pihaknya bisa memahami harapan masyarakat yang banyak namun ia juga berharap masyarakat bisa memahami bahwa ada proses-proses yang harus dilalui. Ini pengalaman pertama, masih mencari format. Ke depannya akan lancar dan tidak menimbulkan masalah.

Untuk dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kata Diddy, itu sudah tersalurkan semua melalui Dinas Sosial Provinsi Kaltim.

Senada dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltim, Diddy juga menyampaikan bahwa  kendala saat ini ada pada teknis penyalurannya, bukan masalah uangnya.

“Uangnya sudah standby, tapi menyalurkannya ini bagaimana. Yang penting adalah tepat sasaran, tidak tumpang tindih dengan para peneriman bantuan yang sudah menerima bantuan dari APBN,” tegasnya.

Berita terkait : Terkendala Syarat Administrasi, Dana JPS Belum Tersalurkan

Ia berharap masyarakat untuk bersabar, tidak ada niat pemerintah untuk tidak bekerja dengan optimal. Menurutnya, ini hanya masalah data, karena harus membandingkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DPKS) dari Kementerian yang harus dicari rujukan NIKnya.

Di awal, Diddy menyebutkan Diskominfo Kaltim melakukan verifikasi untuk penerimaan bantuan dari Pemprov. Data yang masuk sekitar 162 ribu, dilakukan verifikasi by name by adress (BNBA) agar tidak tumpang tindih dengan penerima dana bantuan dari APBN.

“Rujukannya selain dari BNBA, juga melakukan perbandingan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang merupakan usulan penerima bantuan APBN yang diajukan kabupaten/kota,” jelasnya.

Setelah dibandingkan dengan data yang masuk dari Dinas Pendidikan, Pariwisata, dan Perindagkop dan UKM, Perhubungan, dan DKP3A diperoleh data yang betul-betul terverifikasi lebih 30 ribu dari 10 kabupaten/kota.

Sebelumnya, politisi PDIP Ananda Emira Moeis dan politisi PAN Sigit Wibowo di DPRD Kaltim mempertanyakan realisasi penyaluran bantuan penanganan dampak Covid-19, yang belum tersalurkan menjelang lebaran Idul Fitri 1441 H. (DK.Com)

Penulis : LVL