DETAKKaltim.Com, SAMARINDA: Rudy Mas’ud, Calon Gubernur (Cagub) Kalimantan Timur (Kaltim) 2024, sebagai politisi yang juga memiliki latar belakang sebagai pengusaha menekankan pentingnya pendekatan berbeda dalam mengelola daerah.
Menurutnya, pemimpin daerah harus mampu memanfaatkan potensi ekonomi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Baerah (APBD), dengan berfokus pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama.
Ia mengambil contoh dari DKI Jakarta, yang PADnya hampir mencapai Rp100 Trilyun. Rudy percaya bahwa jika kebijakan ekonomi yang tepat diterapkan, Kaltim bisa mendatangkan pendapatan besar dan membuat yang tadinya mustahil menjadi mungkin.
“Anggaran dari pusat bahkan mencapai Rp400 Trilyun untuk infrastruktur,” ujar Rudy dalam bincang santai bersama influencer dan awak media, di Kantor DPD Golkar Kaltim, Senin (23/9/2024).
Anggaran itu, lanjut Rudy, dapat dimanfaatkan dan dimaksimalkan dengan baik, apabila ada lobi yang kuat di tingkat nasional.
Rudy menegaskan, pengalaman 5 tahunnya sebagai anggota DPR di Senayan memberinya wawasan yang luas tentang cara memanfaatkan sumber daya anggaran ini.
Menurutnya, salah satu kelemahan daerah selama ini adalah ketidakmampuan menyerap anggaran yang sudah ada, seperti Sisa Anggaran (Silpa) Kaltim yang mencapai Rp7,5 Trilyun.
Baca Juga:
- Bincang Santai, Rudy-Seno Akui Nomor 2 Miliki Makna Penting
- Pilgub Kaltim, Nomor Urut Isran-Hadi 1 Rudy-Seno 2
- KPU Mahulu Tetapkan Tiga Paslon, Siap Berlaga di Pilkada 2024
Rudy mengkritik ketergantungan terhadap Upah Minimum Regional (UMK), yang menurutnya tidak cukup untuk membangun kemandirian ekonomi di masa depan. Ia mendorong masyarakat Kaltim untuk berpikir lebih jauh, dengan beralih dari penghasilan aktif ke penghasilan pasif.
Menjawab pertanyaan tentang anggaran yang cukup untuk program ‘Gratispol’, Rudy dengan tegas menjelaskan bahwa program ini linier dengan kebijakan Pemerintah Pusat, terutama dengan Kaltim yang akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN).
Ia yakin bahwa sekolah unggulan dan rumah sakit unggulan di setiap Kabupaten dan Kota bisa direalisasikan, melalui koneksi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
“APBD itu tidak akan cukup. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mendatangkan investor dan menghubungkan Pemerintah Pusat dengan Pemprov. Gubernur itu perpanjangan tangan pusat, dan ini yang harus kita kawal bersama.” tandasnya. (DETAKKaltim.Com)
Penulis: Lisa
Editor: Lukman