DETAKKaltim.Com, SAMARINDA: Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Balikpapan Farida Asmauanna memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang diambil dalam persiapan kampanye Pemilu, dengan fokus khusus pada isu korupsi dan anti money politics.
Menurutnya, kampanye harus dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Salah satu langkah penting adalah kewajiban bagi setiap Pasangan Calon (Paslon) untuk membuka rekening khusus dana kampanye.
Dari proses pendaftaran hingga pelaksanaan, setiap Paslon diharuskan melaporkan semua aspek keuangan melalui laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan, dan Laporan Pemasukan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).
“Ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber dana yang digunakan selama kampanye adalah sah dan dikelola dengan baik,” tutur Farida usai Pelaksanaan Regulasi Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye untuk Mewujudkan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang Partisipatif, Terbuka, dan Berakuntabilitas Publik dengan KPU Kabupaten/Kota se-Kaltim besutan KPU Kaltim di Hotel Mercure Samarinda, Selasa (17/9/2024).
Farida menggarisbawahi pentingnya kerja sama antara KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk mengawasi seluruh tahapan Pemilu.
Ia menyadari bahwa meskipun money politics sering kali dianggap sebagai bagian dari budaya Pemilu, tindakan tersebut tetap dilarang dan harus dihindari.
“KPU memiliki tanggung jawab untuk mensosialisasikan larangan ini kepada semua pihak, baik kepada Paslon maupun masyarakat,” tegasnya.
Baca Juga:
- Pilkada Balikpapan, Pengundian Nomor Urut Paslon di KPU
- Debat Kampanye Paslon Pilkada Mahulu Akan Digelar di Samarinda
- Pilkada Mahulu, 4 KAP Berminat Jadi Auditor Dana Kampanye
Farida berkomitmen untuk melakukan sosialisasi yang efektif, agar pemilih dapat memahami dan menghindari praktik-praktik yang merugikan.
Dalam setiap kesempatan, Farida berbagi pengalamannya sebagai mantan anggota Bawaslu dan menekankan bahwa pemilih perlu cerdas dan kritis dalam menerima informasi.
Ia juga menyoroti beberapa hal yang harus dihindari, termasuk ujaran kebencian dan penyebaran berita hoaks yang dapat merusak integritas proses Pemilu.
Farida berharap dengan peningkatan kesadaran dan edukasi, masyarakat akan lebih termotivasi untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
Ia mengajak semua elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan Pemilu yang bersih, jujur, dan adil, demi masa depan yang lebih baik bagi Balikpapan dan Kalimantan Timur secara keseluruhan.
“Setiap pemilih harus menjadi pemilih cerdas di Pilkada 2024.” kata Farida menandaskan. (DETAKKaltim.Com)
Penulis: Lisa
Editor: Lukman