DETAKKaltim.Com, SAMARINDA: Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mahakm Ulu (Mahulu) Alex menjelaskan, pihaknya telah mengadakan Rapat Pleno bersama lima komisioner untuk membahas pelaksanaan debat kampanye bagi calon Kepala Daerah di Mahulu.
Sesuai ketentuan, debat harus disiarkan melalui lembaga penyiaran resmi, dan oleh karena itu, KPU Mahulu perlu melakukan survei untuk memilih Stasiun Televisi yang akan menyiarkan acara tersebut.
“Memang harus melalui lembaga penyiaran. Kita akan melakukan survei untuk itu,” jelas Alex kepada DETAKKaltim.Com di sela-sela kegiatan Bimtek KPU Kaltim di Hotel Mercure Samarinda, Selasa (17/9/2024).
Namun, Alex mengakui bahwa membawa media Televisi ke wilayah Mahulu bukanlah tugas yang mudah, mengingat tantangan infrastruktur yang ada.
Kondisi jalanan yang sulit diakses, serta risiko kerusakan peralatan elektronik akibat jarak dan kondisi geografis menjadi hambatan utama dalam penyelenggaraan debat di Mahulu.
Baca Juga:
- Pilkada Mahulu, 4 KAP Berminat Jadi Auditor Dana Kampanye
- Kampanye 3 Paslon Pilkada Mahulu Akan Tersebar di 3 Dapil
- Bunga Rampai MTQN XXX, Warga Membludak Terobos Pembatas
Karena itu, KPU Mahulu berencana untuk menggelar debat publik di Samarinda, ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki akses lebih baik dan fasilitas yang memadai.
Menurut hasil rapat pleno KPU Mahulu, debat publik rencananya akan dilaksanakan sebanyak dua kali, meskipun rincian lebih lanjut mengenai waktu dan tempat pastinya masih akan ditentukan.
Samarinda dipilih sebagai lokasi yang lebih strategis, untuk memudahkan akses baik bagi para calon maupun media yang terlibat. Alex menekankan bahwa persiapan ini bertujuan agar debat berlangsung tanpa hambatan teknis, dan dapat menjangkau audiens yang lebih luas.
“Jadi hasil rapat kami bersama teman-teman komisioner, bahwa akan dilaksanakan di Samarinda. Nah kemungkinan itu dua kali, debat publiknya,” terang Alex.
Di lain pihak, Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris telah menyatakan bahwa pelaksanaan debat untuk calon Kepala Daerah merupakan kewajiban. Debat minimal harus dilakukan satu kali, dan maksimal tiga kali.
“Debat ini memberikan kesempatan kepada calon untuk memaparkan visi, misi, dan program mereka kepada publik serta menjawab pertanyaan dari calon lain.” tandas Fahmi. (DETAKKaltim.Com)
Penulis : Lisa
Editor : Lukman