DETAKKaltim.Com, SAMARINDA: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur (Kaltim) berkunjung ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, di Jalan Bung Tomo, Samarinda Seberang, Rabu (18/9/2024) pagi.
Pada kunjungan itu, Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris datang bersama dua Komisioner KPU Kaltim lainnya masing-masing Abdul Qoyyim Rasyid dan Suardi.
Kedatangan Komisioner ini diterima Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim Iman Wijaya, yang didampingi Asdatun Kejati Kaltim Ristopo Sumedi dan Asintel Kejati Kaltim Aji Kalbu Pribadi.
Fahmi mengatakan, kunjungan tersebut dilaksanakan terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
“Kedatangan kami ke ke Kejati Kaltim dalam rangka menyambung tali silaturrahmi, juga sekaligus membahas tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang sebentar lagi berlangsung. Selain itu, pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kerja sama antara kedua lembaga,” ucap Fahmi.
Dikatakan Fahmi, rasa aman dalam pelaksanaan Pemilu sangatlah penting dirasakan oleh masyarakat. Hal ini menjadi daya lecut bagi masyarakat dalam memberikan suara mereka, pada saat pelaksanaan Pilkada yang bakal dihelat pada 27 November mendatang.
“Dengan hadirnya dukungan dari Kejati Kaltim ini, kami tentunya semakin optimis dalam menjalankan Pilkada yang aman dan berkualitas,” ujarnya.
Baca Juga:
- Komisioner KPU Kaltim Ungkap Batas Akhir Buka Rekening Dana Kampanye
- Permohonan RJ Tersangka Penyalahguna Narkotika Disetujui
- Ketua KPU Kaltim Sentil Komisioner KPU Samarinda
Fahmi juga menegaskan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan MoU dengan pihak Kejaksaan. Adapun KPU Kabupaten/Kota, akan melakukan hal serupa dengan pihak Kejari di waktu dan tempat yang sama.
“Jadi nanti akan ada dua agenda, pertama yakni MoU dengan Kejati Kaltim dan KPU Kaltim, dan selanjutnya penandatanganan MOU dengan Kejari dengan KPU se Kabupaten/Kota, pelaksanannya di Gedung Kejati Kaltim pada 25 September mendatang,” ucapnya.
Kajati Kaltim Iman Wijaya mengatakan, diskusi yang berlangsung dinamis mencakup isu-isu krusial terkait persiapan Pilkada, termasuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi.