DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Wacana terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) di beberapa Kabupaten/Kota di Kaltim, hingga saat ini masih terus digulirkan. Kendati diketahui, hingga saat ini Pemerintah Pusat masih melakukan Moratorium pemekaran daerah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menyebutkan, alasan Pemerintah Pusat belum mencabut Moratorium Pemekaran Daerah dikarena perlunya melakukan evaluasi terhadap DOB tersebut.
Walaupun demikian, kata politisi PDI Perjuangan ini, hal itu bukan menjadi alasan. Wacana dibeberapa daerah di Kaltim yang ingin adanya dilakukan DOB, masih tetap dapat diusulkan dahulu kepada Pemerintah Daerah setempat.
Dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka pengajuan DOB di Kaltim bisa saja disetujui. Meski belakangan tentu saja harus menunggu lagi keputusan Pemerintah Pusat, melalui penarikan Moratorium Pemekaran Daerah.
“Sejauh ini karena ada Moratorium, dimana ada masa evaluasi terhadap DOB. Bagaimana dengan Kabupaten/Kota induknya, Provinsi aman atau tidak. Kan ada evaluasi. Nanti kita lihat, selama memenuhi persyaratan, saya yakin Pemerintah Pusat pasti akan setuju,†ungkapnya saat  dikonfirmasi DETAKKaltim.Com, Sabtu (1/5/2021).
Samsun meyakini, langkah DOB dapat membawa dampak yang baik bagi sejumlah daerah yang ingin melakukan pemekaran. Tidak hanya dari sisi pembangunan, termasuk juga dari sisi ekonomi.
Samsun mencontohkan sejumlah langkah DOB yang telah dilakukan disejumlah daerah di Kaltim. Seperti Bontang, Kutim, PPU, Kukar, Kubar hingga Mahakam Ulu. Dan langkah pemekaran di Kaltim itu dianggap telah berhasil.
“Saya melihat secara umum, DOB di Kaltim berhasil. Daerah induknya tetap jalan, daerah pemekaran juga tetap jalan. Justru akan ada percepatan pembangunan, karena ada dekosentrasi massa. Sehingga massa tidak hanya terkumpul di satu Kabupaten/Kota saja,†ucapnya.
Iapun meyakini jika DOB di Kaltim selanjutnya akan berhasil, seperti yang sudah mengalami pemekaran sebelumnya.
“Saya yakin kalau DOB di Kaltim pasti berhasil. Mana yang tidak berhasil? Mulai dari pemekaran Bontang, Kutim, PPU juga Kukar sendiri terbelah jadi Kubar. Itu berhasil juga, dan melahirkan Mahakam Ulu,†sambungnya.
Samsun mengatakan, evaluasi DOB di Kaltim seharusnya sudah cukup dilakukan. Menurutnya, daerah induk tidak menjadi lebih kecil dari daerah pemekarannya. Dengan adanya dekonsentrasi massa pasca DOB, justru akan terjadi percepatan pembangunan.
“Dikarenakan mobilisasi jumlah penduduk yang tersebar, akan menumbuhkan sumber perekonomian baru. Dan ini bisa menjadi magnet dan spot ekonomi baru,” katanya.
Lanjut Samsun menyampaikan, bahwa memang ada banyak faktor di balik munculnya wacana DOB disejumlah daerah di Kaltim, salah satunya ialah masalah geografis. Dikarenakan letak Kabupaten/Kota yang cukup luas, termasuk juga mengenai dugaan DOB yang merupakan langkah politis.
“Saya lihat di Kaltim ini terjadi pemekaran karena latar belakang yang disampaikan masyarakat karena masalah geografis, keterisolasian. Sehingga ketika terjadi DOB akan ada keterbukaan akses, maka sektor ekonomi tergali,†terangnya.
Menurut Samsun, dorongan DOB di Kaltim dikarenakan dengan letak geografis yang terlalu jauh, membuat masyarakat harus menghadapi kendala waktu dan jarak dalam hal pelayanan administrasi dari pemerintah.
Meski begitu, Samsun menyebut DOB dimasing-masing daerah tentu memiliki permasalahan yang berbeda. Seperti soal jumlah penduduk, jarak, dan peluang ekonomi.
“Walau tidak menutup kemungkinan adanya kepentingan kekuasaan untuk mendorong DOB. Karena tidak terakomodasi di dalam satu Kabupaten, jadi mencari lahan baru. Ini bisa jadi ada unsur seperti itu, sehingga ada muncul inisiatif untuk dilakukan pemekaran. Yang lain tentu masalahnya beda-beda. Misalnya dalam hal jumlah penduduk, jarak dan yang lebih lagi, adalah bagi-bagi ‘kue politik’.†tandasnya. (DK.Com)
Penulis : Adt
Editor  : Lukman