DETAKKaltim.Com, BALIKPAPAN : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar Sidang Paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota, terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021, Selasa (12/4/2022).
Penyampaian materi LKPJ ini dilaksanakan secara daring, untuk mendukung upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di tengah situasi pandemi Covid-19.
“Setelah penyampaian ini akan ada lanjutan Paripurna Pandangan fraksi. Yang nantinya fraksi-fraksi akan menyampaikan pandangannya,†ujar Wakil Ketua DPRD Balikpapan Subari kepada wartawan.
Subari menyebutkan, sebagai kota yang digadang-gadang menjadi penyangga Ibukota Negara (IKN), maka pemerintah setempat harus segera berbenah. Terutama mempersiapkan infrastruktur, mulai dari pendidikan, sosial, dan fisik bagi warga kota.
Baca Juga :
- Jelang PPDB, Legislator Kota Balikpapan Buka Suara
- SE Pemkot Balikpapan Tentang Aturan Mudik Direspon Anggota DPRD
Meski persoalan klasik seperti banjir, masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) utama bagi Wali Kota di periode ini.
“Karena memang ada sekitar 40% titik banjir yang belum bisa dikendalikan. Sebenarnya Pemkot sudah membuat berbagai perencanaan sebagai antisipasi banjir, namun terkendala pembebasan lahan,†lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Selain persoalan banjir, menurut Subari yang berasal dari Dapil V Balikpapan Timur, pihaknya juga masih menanti solusi dari Wali Kota Balikpapan terkait keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Salah satu rencana yang disampaikan kepala daerah yang baru dilantik ini, yakni pemberian subsidi bagi siswa asal Balikpapan yang masuk sekolah swasta.
 “Ini masalah klasik juga di Balikpapan. Kita kekurangan ruang kelas tapi di sisi lain kita juga harus menyesuaikan ketersediaan anggaran untuk membangun sekolah. Wacana subsidi siswa di sekolah swasta tahun depan kami pikir cukup bagus.†tandas peraih suara 2.616 pada Pemilihan Legislatif tahun 2019 ini. (DETAKKaltim.Com)
Penulis : Roni S
Editor  : Lukman