DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Persoalan banjir di Kota Samarinda adalah masalah yang tak kunjung selesai, walau telah beberapa kali ganti Pemerintahan.
Mencoba menganalisa masalah pelik Kota Samarinda ini, Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Angkasa Jaya mencoba mengurainya, Minggu (21/2/2021).
“Menurut pengamatan saya Pemerintah itu tidak serius tangani banjir, karena memang masalah banjir itu hal yang luar biasa, membutuhkan anggaran yang cukup besar namun Pemerintah melakukan kebijakan yang  sepotong-sepotong,†bebernya.
Ia melanjutkan, di satu sisi kita sudah mengalami dampak dari perubahan lingkungan, oleh karena adanya pertambahan Pertambangan dalam kota, dengan kebijakan memberikan izin terus-menerus bahkan dengan lemahnya pengawasan terhadap illegal mining, Tambang-Tambang liar tidak pernah dikendalilkan secara baik oleh Pemerintah.
Atau Pemerintah  tidak pernah serius mengawasi terhadap hal-hal tersebut, jika telah terjadi perubahan lingkungan atau kerusakan yang menjadi salah satu penyebab kenapa air itu tidak bisa dikendalikan, sehingga  banjir terjadi di Kota Samarinda, belum lagi ditambah sikap-sikap dari Pemerintah yang lain.
“Begitu susahnya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota, menyetop Tambang-Tambang itu, manfaat apa yang didapat Pemda dari kegiatan Tambang tersebut? Enggak ada! … hanya pihak-pihak tertentu yang dapat keuntungan, apalagi bagi masyarakat,†kata Angkasa tak habis pikir.
Dengan nada keras politisi PDIP itu mengatakan, ada kok kota di Kaltim yang tidak berikan ijin Tambang,
“Saya kira Pemerintah kita apa pura-pura tidak tahu? Padahal sedari awal sebenarnya ia tahu tentang bagaimana Kota Samarinda, topografinya dan lain sebagainya. Saya kira mungkin Pemerintah yang baik tidak akan memberikan izin Tambang, Gubernur yang baik tidak mungkin memberikan izin Tambang, apalagi menganggap banjir hal yang lazim di Samarinda,“ ulangnya heran.
Menurut Angkasa, sebenarnya masyarakat Samarinda sangat mengharapkan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota bahkan Pemerintah Pusat sekalian.
“Tolong dong … ini kota akan tenggelam sikapilah dengan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat bukan pro pengusaha,“ pinta Angkasa.
Seraya melanjutkan, jika mereka pro rakyat, tidak mungkin mereka memberikan ijin Tambang, karena  akibat Tambang itu, rakyat menderita oleh dampak yang ditimbulkannya.
“Saya kira tidak butuh orang pintar untuk berpikir, jika Tambang akan menghasilkan perubahan lingkungan itu sudah terjawab dan sudah kita rasakan bersama, lalu dimana pedulinya mereka?†sambung Angkasa.
Angkasa menjelaskan, kalau bicara masalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai alasan pemberian ijin Tambang, maka Pemerintah harus berhati-hati dalam menimbang manfaat dengan mudharatnya.
Baca juga : Lagi, Anggota DPRD Kaltim “Kebanjiran†Usulan Saat Gelar Reses di Bayur
“Kalau misalnya hasil Tambang itu menghasilkan PAD tetapi dampak kepada masyarakat lebih luas kerugiannya, misal kita dapat 10 tapi pengeluaran 20, jika kerugian lebih besar dari pada yang didapatkannya, jika mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya dipertahankan, itu sama saja sikap yang bodoh,†sindirnya.
Ia lalu mencontohkan, kalau dibandingkan 20 atau 10 tahun yang lalu, banjir di Samarinda, dari awalnya 10 titik sekarang sudah menjadi 40 titik banjir. Apakah berkurang  banjir? Jawabnya tidak, malah bertambah. Pertanyaannya bagaimana selama ini sikap Pemerintah terhadap isu lingkungan tersebut, susah menjawabnya jika tidak ada keseriusan Pusat dari Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota.
Ia menekankan jika laju kerusakan Hutan di daerah hulu Mahakam cukup besar, akibat kebijakan Tambang Pemerintah Kabupaten sehingga ketika hujan di hulu turun, melalui Sungai Mahakam air akan mengalir cepat, karena sudah tak tertampung lagi secara alam oleh akibat hutannya sudah tipis lalu air tadi mengalir ke hilir.
“Saat ada kiriman air dari hulu, ditambah air laut sedang pasang bertemu di Kota Samarinda, karena kebetulan Samarinda juga hujan, maka jelas kita (Samarinda) akan tenggelam!“ pungkas Angkasa memprediksi Samarinda di masa depan akibat longgarnya ijin Tambang. (DK.Com)
Penulis : @my
Editor  : Lukman