DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Komisi 1 DPRD Kaltim menggelar pertemuan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim. Salah satu yang dibahas adalah mengenai perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Rabu (30/6/2021).
Ketua Komisi 1 Jahidin mengungkapkan, pihaknya mempertanyakan ke BKD perihal sejauh mana persiapan untuk penerimaan CPNS dan PPPK. Kemudian dijelaskan secara gamblang, untuk sementara ini masih membuka pendaftaran yang akan ditindak lanjuti. Komisi 1 juga menyampaikan beberapa rekomendasi.
“Kita mengharapkan supaya pegawai tidak tetap (PTT) yang ada di Kaltim saat ini, paling tidak sepanjang itu memenuhi syarat, diprioritaskanlah mereka. Kan mereka ada yang sudah honorer selama 10 tahun,” ungkap Jahidin kepada awak media DETAKKaltim.Com.
Termasuk di DPRD Kaltim, misalnya. Tercatat ada 157 PTT. Bahkan ada yang sudah mengabdi selama 9 tahun lamanya. Menurutnya, akan sangat manusiawi jika diberikan semacam keringanan bagi mereka yang sudah bekerja sedari lama.
“Sepanjang masih bisa diberdayakan, ya diberdayakan. Tadi rujukannya kan yang diutamakan linear dengan disiplin Keilmuannya. Sesuai dengan persyaratan-persyatatan,” tambah politisi dari Fraksi PKB itu.
Baca juga :
- APAMB Tolak Kudeta Terhadap Ketua DPRD Kaltim
- Soal Direksi Perusda, DPRD Kaltim Ingatkan Belum Selesai
Namun, tambah Jahidin, pemerintah juga akan berkoordinasi untuk bagaimana memanfaatkan mereka yang tidak sesuai dengan disiplin Keilmuannya. Kemudian bisa ditempatkan di bidang-bidang tertentu, sementara masih dirumuskan bersama terkait bentuk payung hukumnya.
Entah berbentuk Peraturan Wali Kota atau Bupati untuk tingkat Kabupaten dan Kota. Serta peraturan Gubernur untuk tingkat Provinsi.
“Ini nanti dicarikan solusi. Supaya tidak menelantarkan mereka-mereka yang sudah PTT sekian lama. Karena itu tidak segampang itu. Sekarang yang PTT puluhan tahun, kalau melamar pekerjaan kan perusahaan belum tentu menerima,” lanjutnya.
Apalagi faktor usia cukup memengaruhi. Tak dapat dipungkiri saat ini pekerjaan semakin sulit. Sehingga jangan sampai, ujar Jahidin, mereka jadi terlantar.
“Nah itu yang kita sarankan dan perlu dibicarakan bersama antara Pemprov dengan DPRD. Yang lebih utama, Komisi 1 yang membidangi mitra kerja dengan BKD. Kita perlu koordinasi untuk cari solusi.” tandasnya. (DETAKKaltim.Com)
Penulis : adt
Editor : Lukman