DETAKKaltim.Com, BONTANG : Para Tenaga Kontrak Daerah (TKD) mengeluh dengan adanya beberapa TKD yang belum mendapatkan transfer Bantuan Subsidi Upah (BSU), atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari BPJamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Keluhan tersebut direspon oleh DPRD Bontang yang memanggil langsung pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk dilakukan rapat dengar pendapat.
Hasil rapat didapati bahwa DPRD Bontang memastikan penyaluran BLT Subsidi Upah BPJS untuk Tenaga Kontrak Kerja Daerah (TKD) tak bermasalah, hanya menunggu transferan dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker).
Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menegaskan, pihaknya sudah membahas persoalan ini dengan pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Bontang, Selasa (3/11/2020).
“Semua data TKD yang diajukan BPJS ke pusat sudah valid. Tinggal menunggu transferan dari Kemenaker,†tutur politikus yang akrab disapa Andi Faiz ini.
Dijelaskan Andi Faiz, sesuai data dipaparkan BPJS Ketenagakerjaan Bontang. Ada sebanyak 79 TKAD yang mengajukan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Namun yang terbayarkan baru 25 orang. Selebihnya menunggu transferan.
Memang, kata dia, semua ketentuan merupakan kewenangan pemerintah pusat. BPJS Ketenagakerjaan dalam program BSU ini hanya bertugas menginventarisasi data yang masuk sebelum diajukan ke pusat.
“Untuk TKAD Bontang tidak ada masalah,†tutur Andi Faiz.
Baca juga : Sutarmin Resmi Berkantor di DPRD Bontang, Hari Pertama RDP
Total keseluruhan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) subsidi gaji selama 4 bulan sebesar Rp2.400.000. Tahapan pencairan dilakukan 2 kali. BSU diberikan kepada pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) subsidi gaji Rp600 Ribu bagi pekerja gelombang II, diperkirakan cair awal November 2020. Sebagaimana pencairan tahap I, pencairan tahap II nantinya akan mendapatkan BLT sebesar Rp1,2 juta yang ditransfer ke rekening penerima. (DK.Com)
Penulis : Cinhue
Editor  : Lukman