Nilai Kembali Sentralistik, Legislator Kutim Sebut Daerah Sulit Tingkatkan PAD
Hepnie: Tidak Sesuai dengan Nafas Otonomi Daerah
DETAKKaltim.Com, KUTAI TIMUR: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) Hepnie Armansyah menilai Pemerintah Daerah saat ini, akan sulit meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebab, saat ini semua sudah kembali jadi sentralistik. Akhirnya sulit untuk mandiri, sulit melepaskan diri dari ketergantungan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat.
“Kewenangan daerah sudah banyak yang ditarik ke pusat kembali. Termasuk Pengelolaan Laut, perizinan Minerba dan lain sebagainya. Semua ditarik ke pusat lagi. Akhirnya sulit bagi daerah untuk meningkatkan PAD,” papar Hepnie saat ditemui, Selasa (9/7/2024).
Padahal potensi sumber PAD, jelas Hepnie, termasuk di Pengelolaan Laut, Perizinan Tambang, Perkebunan dan lain sebagainya, potensinya besar.
“Kalau Pemerintah Pusat takut ada raja-raja kecil di daerah, silahkan perketat pengawasannya. Bukan menarik kewenangan itu ke pusat,” tegas Hepnie.
Akibat ditariknya sejumlah kewenangan ke pusat, PAD Kutim akhirnya ia nilai tidak meningkat. APBD bisa besar karena ada Dana Bagi Hasil (DBH).
“Dengan ditariknya berbagai kewenangan itu ke pusat, PAD Kutim ini segitu-gitu aja, dari dulu Rp200 Milyar. APBD kita ini besar karena DBH Tambang Batubara, Minyak, termasuk untuk saat ini ada DBH Sawit. Kalau ini tidak ada, maka APBD Kutim ini pasti kecil,” paparnya.
Baca Juga:
- Dukung Program Ketahanan Pangan, Kukar Revitalisasi Lahan Tidur
- Pemkab Kutim Diminta Belajar Tata Kelola Sampah ke Balikpapan
- Legislator Kutim Respon Aduan Masyarakat Dugaan Pencemaran Air Sungai
Politisi PPP itu mencontohkan jika kewenangan Pengelolaan Laut itu masih ada seperti dulu, minimal 4 mil laut dari Pantai, maka masih ada retribusi dari TPI dan berbagai PAD lainnya. Dengan kewenangan ditarik ke pusat, DPRD mengalokasikan anggaran untuk Nelayan juga masih pikir-pikir sekarang karena terbentur kewenangan. Padahal, faktanya Nelayan itu masyarakat daerah, yang memang wajib untuk dibantu.
“Makanya, saya pribadi tidak setuju dengan sentralistik seperti ini, karena tidak sesuai dengan nafas otonomi daerah.” pungkasnya. (DETAKKaltim.Com)
Penulis: HB/ADV DPRD Kutim
Editor : Lukman
