Reaksi Kejagung Atas Putusan Kasasi Sambo Cs

Ketut: Menyatakan Sikap Untuk Mempelajari Lebih Lanjut

0 592

DETAKKaltim.Com, JAKARTA: Vonis Hakim Mahkamah Agung yang memberikan “diskon” besar-besaran terhadap 4 Terdakwa dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, ditanggapi Kejaksaan Agung (Kejagung), Rabu (9/8/2023).

Terdakwa Ferdy Sambo divonis hukuman mati Majelis Hakim setelah pada sidang Tuntutan ia dituntut hukuman seumur. (foto : Exclusive)
Terdakwa Ferdy Sambo divonis hukuman mati Majelis Hakim setelah pada sidang Tuntutan dituntut hukuman seumur hidup. Kini Majelis Hakim Kasasi menjatuhkan hukuman seumur hidup. (foto : Exclusive)

Jaksa Agung Burhanuddin dalam Siaran Pers Nomor: PR – 884/039/K.3/Kph.3/08/2023 yang diterima DETAKKaltim.Com melalui Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, menanggapi rilis resmi yang disampaikan Kepala Biro Hukum Mahkamah Agung yang membacakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung terhadap 4 Terdakwa, Selasa (8/8/2023).

Keempat Terdakwa masing-masing Nomor Perkara: 813K/Pid/2023 atas nama Terdakwa Ferdy Sambo dengan vonis hukuman pidana penjara seumur hidup.

Nomor Perkara 814K/Pid/2023 atas nama Terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan vonis hukuman pidana 8 tahun penjara.

Nomor Perkara 815K/Pid/2023 atas nama Terdakwa Kuat Ma’ruf dengan vonis hukuman pidana 10 tahun penjara.

Nomor Perkara 816K/Pid/2023 atas nama Terdakwa Putri Candrawathi dengan vonis hukuman pidana 10 tahun penjara.

“Melalui Siaran Pers ini, kami menghormati dan menghargai seluruh Putusan MA dimaksud,” kata Ketut.

Selanjutnya Ketut menyampaikan hal-hal terkait dengan Putusan tersebut di antaranya. Kejaksaan Agung mencermati atas Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat Kasasi terhadap para Terdakwa, dan membuktikan Pasal 340 KUHP Junto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yaitu Pasal Primair Pembunuhan Berencana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum.

“Bahwa seluruh fakta hukum dan pertimbangan hukum yang disampaikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, telah diakomodir dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Penuntut Umum berhasil meyakinkan Majelis Hakim untuk membuktikan Pasal Primair dalam perkara a quo,” sebut Ketut lebih lanjut.

Berkaitan dengan Peninjaun Kembali Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht), kata lebih lanjut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (1), (2) dan (3) KUHAP dilakukan atas dasar;

(1) Terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali Putusan Bebas atau Lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan Permintaan Peninjuan Kembali kepada Mahkamah Agung.

(2) Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar:

a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa Putusan Bebas atau Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum atau Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

b. Apabila dalam pelbagai Putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan Putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

c. Apabila Putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim, atau suatu kekeliruan yang nyata.

(3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada Ayat (2) terhadap suatu Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan Permintaan Peninjauan Kembali apabila dalam Putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 tanggal 14 April 2023, yang menyatakan dalam Amar Putusannya bahwa Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga mengugurkan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan hanya bisa diajukan oleh Terpidana atau ahli warisnya.

“Terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tersebut, Penuntut Umum menyatakan sikap untuk mempelajari lebih lanjut setelah mendapatkan salinan resmi Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI.” tandas Ketut. (DETAKKaltim.Com)

Sumber: Siaran  Pers/K.3.3.1

Editor: Lukman

(Visited 75 times, 1 visits today)
Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!