Ruhut : Kontraktor Jangan Main-Main, Presiden Libatkan KPK

DETAKKaltim.Com, BULUNGAN : Anggota DPR RI Ruhut Sitompul mengatakan, infrastruktur di wilayah Kaltara mendapat perhatian utama di daerah-daerah perbatasan, hal itu diketahuinya karena tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan telah turun ke daerah perbatasan untuk mengetahui lebih jelas.

Menurut Ruhut, bukan hanya tim tersebut yang mengetahui daerah perbatasan, namun ia sendiri telah mendatangi daerah perbatasan di wilayah Kabupaten Malinau. Dalam pandangannya, akses jalan di kawasan ini sangat perlu untuk ditingkatkan.

”Kemarin saya datang ke sana, ke daerah perbatasan yang membuat saya sport jantung dengan kondisi akses jalan yang mengkhawatirkan menuju daerah tersebut.  Jadi itu perlu mendapatkan perhatian,” Jelas Ruhut usai acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Malinau, di Gedung Wanita Kabupaten Bulungan, Senin (4/4/2016).

Saat ini, lanjutnya, pihaknya telah melakukan upaya untuk mendorong pembangunan pada kawasan tersebut sebagai mana Nawacita Presiden. Ia memohon siapapun yang ada di sana, semua harus sadar karena semua itu tidak terlepas dari acuan Undang-Undang.

Terkait dengan kepentingan umum, lanjutnya lagi, hal itu perlu dilakukan musyawarah dan mufakat. Akses jalan menuju ke daerah tersebut jangan ada yang terhalang, dan semua harus bisa dilaksanakan dengan baik.

“Harus diingat, ini perbatasan. Kita berbatasan di sana dengan Malaysia. Jadi kita sungguh-sungguh ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat, jadi dukunglah pembangunan infrastruktur akses jalan-jalan di perbatasan,” tegas Ruhut, mengutip penegasan Presiden Jokowi.

Dipertanyakan pembangunan yang terbentur dengan masalah hukum, kembali ia mengingatkan, karena korupsi membuat rakyat menjadi miskin dan KPK di era sekarang adalah produk pihaknya dari komisi III DPR RI.

“Kontaktor atau pemborong jangan main-main karena Presiden telah menugaskan Menterinya, dalam melaksanakan proyek melibatkan KPK,” ungkapnya lebih lanjut kepada Wartawan DETAKKaltim.Com.

Terkait dengan perizinan infrastruktur dan pembangunan lainnya di daerah perbatasan, Ruhut meminta semua izin harus dipenuhi. Mulai dari tingkat Bupati, Gubernur, pemerintah yang terkait, Kementeri Kehutanan, lingkungan hidup dan lainnya harus dipenuhi.

Karena itu ia mempertegas, untuk pembukaan wilayah hutan semua harus ada izin. Karena Kalimantan Utara ini adalah paru-paru dunia. Dengan demikian, aturan pembangunan harus patuhi dan kualitas komunikasi harus ditingkatkan.

“Jangan main sendiri, nanti dapat merugikan rakyat,” tandasnya.(fen)