Pembahasan LKPj Bupati Telat, DPRD Kutim Sebut OPD Penyebabnya

DETAKKaltim.Com, KUTAI TIMUR : DPRD Kutai Timur (Kutim) melalui Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kutim Tahun Anggaran 2020 Faizal Rachman, menyayangkan keterlambatan laporan LKPj pemerintah kepada DPRD.

“Kami sangat menyayangkan adanya keterlambatan penyampaian LKPj Bupati Kutai Timur kepada DPRD,” ungkap Faizal dalam laporan Pansus LKPj Bupati 2020 pada sidang Rapat Paripurna yang digelar di ruang rapat utama DPRD Kutim, Rabu (19/5/2021).

Menurut Faizal Rachman dalam laporannya, salah satu penyebab keterlambatan penyampaian LKPj adalah tidak hadirnya beberapa OPD dalam Rapat Koordinasi Pansus LKPj oleh DPRD Kutim.

“Pembahasan LKPj Tahun Anggaran 2020 mengalami beberapa hambatan, di antaranya tidak hadirnya beberapa OPD dalam rapat koordinasi yang pernah dijadwalkan panitia khusus, sehingga OPD yang hadir pada saat rapat tidak dapat menjelaskan hal-hal terkait capaian kinerja yang sebagaimana tertuang dalam LKPj,” ucap Faizal.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyampaian dokumen LKPj pemerintah kepada DPRD dilakukan 1 kali dalam setahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Faizal mengklaim pelaporan LKPj Bupati tersebut molor dari jadwal yang seharusnya. Salah satu penyebabnya, yakni sejumlah OPD Pemkab tak disiplin menghadiri pertemuan.

Dia mengatakan, sesuai amanat Permendagri, Tim Pansus LKPj telah melakukan pengamatan dan mencermati. Bahwa, dapat dikemukakan beberapa hal, yaitu penyampaian LKPj tidak tepat waktu.

“Ini untuk menilai keseriusan Pemerintah Daerah, kami sangat menyayangkan penyampaian ini dilakukan terlambat dilakukan pada April, sehingga ini seharusnya telah matang secara administrasi. Ini dilakukan sekali dalam setahun, tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.” ungkap lanjut Faizal menandaskan. (DK.Com/adv.)

Penulis : RH

Editor   : Lukman