DETAKkaltim.com, JAKARTA : Masih terkait Pajak Amnesty, Presiden RI, Joko Widodo sudah mengantongi nama-nama yang memiliki simpanan uang di luar negeri. Presiden berencana mengundang mereka dan berbicara terkait UU Pengampunan Pajak.
“Saya, Menkeu, dan Dirjen Pajak sudah memegang nama-nama yang punya rekening di luar negeri. Nanti tinggal saya undang satu persatu. Namanya jelas, menyimpan di mana juga jelas. Peluang itu yang ingin kita tangkap, ingin kita manfaatkan. Undang-undang ini berikan payung hukum yang jelas sehingga bapak atau ibu tidak usah ragu, tidak usah takut,” katanya pada acara pencanangan program pengampunan pajak di Aula Chakti Buddhi Bhakti, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jumat(1/7/2016).
Ditanya terkait kapan dirinya akan memanggil nama-nama yang memiliki simpanan di luar negeri. Usai lebaran, itulah jawaban Jokowi usai meresmikan pencanangan program pajak tersebut.
“Nanti setelah lebaran. Bertahap akan kita ajak betul. Mereka hidup di Indonesia, mencari rezeki di Indonesia. Mengapa uangnya ditaruh di luar? Saya hanya ingin mengajak agar dana-dana itu bisa kembali ke negara kita,” jawabnya.
Lebih lanjut, dia menyampaikan, pemerintah akan menggunakan dana yang masuk. Dana ini digunakan sebagai pendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dalam lima tahun ini Jokowi mengkalkulasi, Indonesia membutuhkan dana setidaknya sebesar Rp4,9 triliun untuk mendanai proyek pembangunan pemerintah.
Dia berharap, masyarakat dapat memanfaatkan UU Pengampunan Pajak yang baru saja diresmikan dan ikut membantu pemerintah dalam membangun Indonesia.
“Kita memerlukan sekali dana itu. Mungkin bapak atau ibu sudah bosan saya sampaikan mengenai infrastruktur. Tapi, itulah fokus dan prioritas yang baru kita kerjakan. Jalan tol, baik di Jawa atau di luar Jawa, yang banyak tempat berhenti 8 sampai 9 tahun sudah dimulai lagi,” ujarnya.
Berita terkait :Â Jokowi : Tax Amnesty Bukan Upaya Pengampunan Bagi Koruptor
Pada acara pencanangan itu juga dihadiri oleh Ketua DPR, Ade Komarudin, Ketua DPD Irman Gusman, sejumlah menteri anggota Kabinet Kerja, Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Kapolri Badrodin Haiti. Presiden menyaksikan penandatanganan surat pernyataan bersama tentang dukungan pada program Pengampunan Pajak oleh Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala PPATK.
Ditambahkan, dirinya akan selalu mengawasi dan mengawal segala persoalan terkait perpajakan tersebut. “Jangan ada yang coba main-main dengan urusan Tax Amnesty dan perpajakan. Saya akan kawal sendiri, akan saya awasi dengan cara saya. Tidak usah saya sebutkan, supaya yang bawa masuk itu merasa nyaman,” tegasnya. (Fno)
