DETAKKaltim.Com, JAKARTA : Presiden RI, Joko Widodo menegaskan bahwa Undang-Undang(UU) Pengampunan Pajak yang sebelumnya telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) bukan dimaksudkan sebagai upaya pengampunan bagi para koruptor.
Penegasan itu disampaikan presiden saat mencanangkan program pengampunan pajak di Aula Chakti Buddhi Bhakti, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada Jumat(1/7/2016). Jokowi menyebut UU Pengampunan Pajak ini sebuah terobosan menyelesaikan persoalan perpajakan yang kerap dihadapi year by year.
Pencanangan UU Pengampunan Pajak diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan rakyat banyak.
“Tujuannya jelas, pemerintah ingin Tax Amnesty bermanfaat nyata bagi kepentingan bersama, rakyat kita. Bukan untuk kepentingan perusahaan atau per orangan. Saya juga ingin menegaskan, Tax Amnesty ini bukan upaya pengampunan bagi koruptor atau pemutihan terhadap aksi pencucian uang. Tapi, yang kita sasar para pengusaha yang menempatkan hartanya di luar negeri. Khususnya di negara tax haven,” tuturnya.
Presiden turut mengajak seluruh masyarakat, terutama kalangan dunia usaha agar membawa kembali ke Indonesia dana yang selama ini disimpan di luar negeri. Presiden berharap, masyarakat dapat berperan dalam pembangunan Indonesia.
“Kita semuanya hidup di Indonesia, mencari makan, mencari rezeki semua di bumi Indonesia. Jadi, saya mengajak agar dana-dana yang bapak atau ibu simpan di luar, dengan adanya payung hukum UU Tax amnesty bisa berbondong dibawa kembali ke negara yang kita cintai. Demi pembangunan negara kita,” ajaknya.
Presiden memastikan setelah UU Pengampunan Pajak diresmikan, pemerintah akan segera menindaklanjutinya. Dengan revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan(KUP), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan UU Pajak Penghasilan (PPh). Menjadikan Indonesia sebagai negara yang kompetitif dalam hal perpajakan. Presiden meyakini Indonesia bisa mewujudkan hal tersebut. (Fno)
