Kondisi Kas Daerah Bontang Memprihatinkan

DETAKKaltim.Com, BONTANG : Di tengah wabah pandemi global Covid-19 ini, bukan hanya kesehatan yang mengalami krisis. Namun juga dalam hal keuangan dan anggaran pemerintah daerah. Dimana, Bontang sebagai daerah yang masih mengandalkan dana bagi hasil (DBH) harus tertatih-tatih menjaga anggaran agar tidak mengalami krisis.

Seperti yang dikatakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bontang Amiluddin.

“Kondisi kas daerah saat ini sangat memprihatinkan,” kata Amiluddin, Senin (20/4/2020).

Disebutkan dia, selama ini, Pemerintah Kota Bontang menggunakan dana yang tersedia di kas daerah dengan sumber dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) dan kelebihan Dana Alokasi Umum (DAU). Lebih dari pada itu belum ada dana transferan masuk.

Menyikapi hal itu, semua Surat Pencairan Dana (SPD) dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikunci dan di-pending untuk pencairan dananya. Kecuali yang sifatnya penting seperti listrik, dan air.

“Biaya operasional saja yang akan kami bayar. Yakni listrik dan air. Selain dari pada itu, kami tidak akan melakukan pembayaran,” ungkapnya.

Langkah tersebut sebagai antisipasi. Mengingat BPKAD Bontang tidak bisa memprediksi kapan DBH akan dicairkan dan ditransfer ke kas daerah Kota Bontang.

“Sedangkan waktu gajian sudah semakin dekat. Baik untuk tenaga kontrak daerah (TKD) maupun pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP),” ujarnya.

Beberapa waktu lalu Amiluddin juga mengatakan berharap sekali di April ini ada dana masuk dari pusat. Karena kondisi saat ini begitu banyak yang harus ditanggulangi dalam masa darurat virus ini, banyak yang harus dibayar.

Pihaknya berharap karena bulan Maret sudah terlewati, dimana lazimnya bulan Maret sudah menerima transferan dana dari pusat. (DK.Com)

Penulis : Cinhue

Editor   : Lukman