DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim akan terus melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Provinsi Kaltim, terkait dampak kenaikan harga atau kelangkaan kebutuhan pokok masyarakat agar tidak terjadi gejolak di tengah masyakarat.
“Untuk permasalahan kebutuhan pokok masyarakat, Kesbangpol melalui bidang ketahanan sosial dan ekonomi sudah melakukan monitoring dan pemantauan dampak kenaikan harga atau kelangkaan kebutuhan pokok masyarakat pada triwulan ini. Kami sudah bekerja sama dengan Dinas terkait yang menangani permasalahan kebutuhan pokok ini,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim Yudha Pranoto, Senin (21/3/2016) di Samarinda.
Pemantauan dilakukan sebagai upaya menjaga persediaan barang kebutuhan pokok di masyarakat, agar tidak terjadi kekosongan dan menjaga stabilitas kebutuhan pokok masyarakat melalui kebijakan pemerintah, agar dapat menurunkan harga kebutuhan pokok di pasar dan menambah stok barang untuk menjaga ketahanan ekonomi.
Berdasarkan pemantauan Kesbangpol Kaltim, seluruh kabupaten dan kota yang tersebar di Kaltim pada umumnya persediaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang menjadi pelengkap dari kebutuhan pokok telah terpenuhi, sehingga masyarakat tidak terlalu sulit untuk mendapatkannya. Namun, permasalahan harga yang tidak pernah mengalami penurunan hingga saat ini masih terus terjadi.
“Stok kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya hingga saat ini masih tersedia di tengah masyarakat. Namun, untuk harga kebutuhan itu sendiri tidak mengalami perubahan atau bisa dikatakan harga kebutuhan itu semakin meningkat,” katanya menambahkan.
Kenaikan harga biasanya dipicu oleh permintaan yang meningkat dan ongkos angkut yang tidak mengalami perubahan walaupun Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah mengalami penurunan.
“Kabupaten Mahakam Ulu yang paling tinggi harga kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya karena akses yang sulit dijangkau oleh jalan darat, dan hanya mengandalkan jalur sungai sebagai transportasi untuk pendistribusian kebutuhan pokok,” katanya.
Dari hasil pemantauan yang telah dilakukan Kesbangpol Kaltim, Yudha menyarankan agar SKPD terkait baik dari lingkungan Pemprov Kaltim dan Pemkab atau Pemkot agar terus mengadakan operasi pasar, seperti pasar tradisional, toko-toko dan swalayan.
“Operasi ini dilakukan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan barang dengan harga yang wajar, terjangkau dan tidak kadaluarsa,” tandasnya. (rus)
