DAU dan DBH Bontang Sudah Ditransfer Pusat
DETAKKaltim.Com, BONTANG : Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu) nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan PMK nomor 35/PMK.07/2020 sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bontang.
Dimana dalam SKB tersebut mengharuskan seluruh daerah di Indonesia untuk melakukan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020. Hal itu sebagai kepastian komitmen pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan/penanganan Covid-19, sesuai PMK no.35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19, dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.
Tanggal 23 Maret 2020 pun, menjadi deadline setiap pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan hasil penyesuaian APBD-nya. Pemerintah Kota Bontang dalam hal ini menepati ketentuan tersebut yakni melaporkan di tanggal 23 Maret 2020, dengan jumlah APBD TA 2020 yang sudah dirasionalisasi sebanyak Rp538 Miliar.
“Kami sudah masuk daftar yang diterima laporannya,†jelas Kabid Anggaran BPKAD Bontang, Ilham Wahyudi beberapa waktu lalu.
SKB dua Menteri itu juga menjadi salah satu syarat penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Di bulan Mei, Ilham mengatakan bahwa tak ada masalah dari laporan penyesuaian APBD Bontang, sehingga dipastikan tidak ada penundaan penyaluran DBH dan DAU.
“DBH kami (Bontang, Red) sudah ditransfer dari pusat,†ujarnya singkat saat ditemui di Kantor BPKAD Bontang, Senin (4/5/2020).
Namun, Ilham tak bisa membeberkan berapa persen DBH yang sudah dicarikan, karena bukan merupakan ranahnya.
“Rinciannya bisa ditanyakan ke Bidang Perbendaharaan dan Akuntasi,†sebut Ilham. (DK.Com)
Penulis : Cinhue
Editor  : Lukman
