DETAKKaltim.Com, TANJUNG REDEB : Dalam memaksimalkan bantuan anggaran yang diterima pemerintahan kampung setiap tahunnya, baik yang bersumber dari APBD kabupaten, APBD provinsi maupun APBN, Pemerintah Kabupaten Berau terus melakukan pembenahan.
Seperti yang dilakukan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) dengan menggelar evaluasi pengelolaan keuangan kampung 2015 dan preview kebijakan pengelolaan keuangan kampung 2016, Selasa (22/3/2016) di kantor Bupati.
Hadir dalam pembahasan tersebut, Bupati Berau Muharram, Wakil Bupati Agus Tantomo, Asisten I Anwar, Asisten IV Suparno Kasim, Kepala Bappeda Basri Sahrin, dan beberapa instansi terkait lainnya.
Dalam kegiatan itu, Kepala BPMPK Datu Kesuma mengatakan, sejauh ini pengelolaan alokasi dana kampung (ADK) masih mengalami beberapa permasalahan, salah satunya kesiapan sumber daya manusia (SDM) aparatur kampung. Pemerintah pun terus menyiapkan aturan-aturan dalam menghadapinya. Apalagi setiap tahunnya besaran ADK yang diterima kampung mengalami kenaikan.
Sementara dalam pengawasan pengelolaan ADK ini, BPMPK juga melibatkan inspektorat wilayah yang selalu melakukan pemeriksa dan audit kegiatan yang dilakukan pemerintah kampung. Melalui audit tersebut diharapkan dapat menjadi pengendali bagi pemerintahan kampung dalam menjalankan program melalui anggaran tersebut.
“Sekarang aturan semakin ketat, ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Kita juga sudah sering memberikan pembelajaran bagi aparatur kampung, namun masih ada beberapa yang belum mengerti,†ujar Datu Kesuma.
Sementara Bupati Muharram mengatakan, anggaran yang turun ke kampung ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah pusat untuk meningkatkan pembangunan di setiap kampong, tanpa harus dibebankan pada keuangan daerah. Melalui evaluasi yang terus dilakukan ini, diharapkan dapat semakin memperbaiki serta melihat apa saja yang menjadi permasalahan dalam menjalankannya.
“Tujuan akhirnya agar rakyat sejahtera. Ini juga menjadi salah satu indikator kesuksesan pemerintahan,†tegasnya.
Wabup Agus Tantomo menambahkan, penyaluran ADK ini merupakan semangat dari pemerintah pusat untuk memberikan otonomi kepada pemerintahan kampung. Melalui anggaran yang cukup besar ini diharapkan dapat membantu pemerintah kampung untuk berkreasi dalam pembangunan dan disesuaikan dengan kebutuhan kampung.
“Kita tidak bisa membendung semangat dari pemerintah pusat ini, tapi kita harus mengurangi kebocoran yang terjadi nantinya. Sehingga, tujuan dalam program ini dapat dirasakan masyarakat,†pungkasnya. (Sumber:Beraukab.co.id/diolah)
