Ajukan 7 Tuntutan, Aliansi Mahasiswa Kutim Tolak Omnibus Law

DETAKKaltim.Com, KUTAI TIMUR : Aksi unjuk rasa di Kutai Timur (Kutim) diikuti puluhan mahasiswa, yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kutai Timur, Kamis (16/7/2020).

Aliansi Mahasiswa Kutai Timur bergerak menuju Gedung DPRD Kutim dan melakukan orasi di depan gedung. Mereka langsung diterima Wakil Ketua II DPRD Kutim Arfan dan sejumlah anggota DPRD lainnya. Nyanyian dan sajak mengawali aksi sebelum dilakukan orasi.

Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyampaikan tujuh tuntutan. Di antaranya menolak Omnibus Law secara penuh, Bayarkan hak-hak buruh selama diliburkan/dirumahkan, Lindungi kaum buruh dan rakyat kecil dari pamdemi Covid-19, Bebaskan biaya pendidikan sekolah dan kuliah selama pandemi Covid-19, Sahkan RUU PKS (Penghapusan Kekerasan seksual), Wujudkan reformasi agraria sejati, Membuat Perda khusus tentang Perkebunan Kelapa Sawit dan Pertambangan, serta Perda Outsourching untuk melindungi pekerja di Kutim.

Jendral lapangan Ali Musa menuturkan, aksi yang digelar merupakan bentuk penolakan RUU Omnibus Law secara penuh yang dianggap bertentangan dengan realita sosial.

“Gagalkan pengesahan RUU Omnibus Law. Jangan sampai RUU cipta kerja disahkan,” kata Ali Musa.

Pihaknya mengkhawatirkan akan terjadi penggunaan sistem outsourcing atau kontrak lepas dan karyawan kontrak. Hal itu dikarenakan, RUU Cipta Lapangan Kerja membolehkan semua jenis pekerjaan menggunakan sistem kontrak dan bisa dikontrak lepaskan.

Baca juga : Tunda Bahas RUU Omnibus Law, SMSI Apresiasi Keputusan Presiden

“Kami khawatir adanya penghapusan upah minimum sehingga membuat buruh terancam kesejahteraannya, dan kembali miskin,” bebernya.

Basti Sanggalangi, salah seorang anggota DPRD Kutim yang ikut menerima pengunjuk rasa mengatakan, pada intinya sebagai wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD setuju dan mendukung apa yang disampaikan para pengunjuk rasa.

“Apa yang disampaikan sangat kami dukung dan ini kewenangannya ada di pusat, kami akan jalankan fungsi kami untuk menyampaikan ke pusat. Kami siap mendukung untuk menolak omnibus law,” pungkasnya. (DK.Com)

Penulis: RH

Editor: Lukman