Atasi Persoalan PPDB, Anggota DPRD Kutim Usul Kembali ke Cara Lama

DETAKKaltim.Com, KUTAI TIMUR: Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) saat ini memang menjadi sorotan. Sebab, kebanyakan orang tua Siswa-Siswi dilema. Bahkan sampai mengadu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur (DPRD Kutim), bagaimana caranya agar anak-anaknya bisa diterima di sekolah negeri.

Persoalannya kemudian, saat ini jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA-SMK) yang ada di Kutim tidak bisa lagi menampung Siswa-Siswi lantaran sudah over kapasitas.

Selain itu juga, sudah ada aturan yang berdasarkan pada zonasi. Di sisi lain, ketika semuanya masyarakat hanya menginginkan dan berpandangan sekolah negeri sentris. Maka lembaga pendidikan yang lain. tidak akan dimanfaatkan.

Pun demikian, ketika ada usulan untuk membangun gedung baru atau menambah ruang kelas yang baru sudah tidak bisa lagi. Karena sudah tidak ada lahan. Selain itu, Bagi jenjang SMA dan SMK itu di bawah koordinasi Provinsi.

Terhadap persoalan tersebut, Anggota DPRD Kutim Hasna tetap berupaya mencarikan jalan keluar. Sebagai wakil rakyat di parlemen, ia mengusulkan agar sistem yang dulu dikembalikan. Yakni, bersekolah mulai dari hari Senin sampai Sabtu.

Dengan dikembalikannya sistem itu, menurutnya waktu untuk anak bersekolah dapat dibagi menjadi pagi dan sore.

“Setiap tahun begini terus masalahnya, tidak ada solusi. Yang masukan Kepala Disdikbud Pak Mulyono tadi pagi dan sore bisa juga itu, dan bisa tidak kita kembalikan program yang dulu Senin sampai Sabtu sekolahnya, jamnya bisa dibagi ada masuk pagi dan sore,” papar Hasna saat dikonfirmasi, Rabu (10/7/2024).

Baca Juga:

• Nilai Kembali Sentralistik, Legislator Kutim Sebut Daerah Sulit Tingkatkan PAD
• Dukung Program Ketahanan Pangan, Kukar Revitalisasi Lahan Tidur
• Pemkab Kukar Rencanakan Bangun Pabrik Pakan Ternak

Baginya, hanya itu solusi saat ini agar anak-anak itu bisa bersekolah. Pihak Kabupaten menginginkan membangun sekolah baru namun tidak bisa juga. Dikarenakan semuanya diambil alih oleh Provinsi.

Maka dari itu, untuk sementara ini menurut Politisi Partai Golkar itu, penambahan waktu dan hari. Dari pada anak-anak ini menganggur dan menunggu 1 tahun lagi. Itupun belum tentu ada solusi penyelesaian masalah PPDB ini.

“Kalau saya pribadi maunya begitu, karena apalagi masalah ini nggak akan selesai. Lebih baik jamnya dikurangi, kita lanjutkan hari sabtu sekolahnya. Jadi ada penambahan hari, jamnya berkurang.” tandasnya. (DETAKKaltim.Com)

Penulis: HB/ADV DPRD Kutim

Editor: Lukman