DKP3A Gelar Rakorda Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Se-Kaltim

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA: Proses perencanaan pembangunan kini semakin menuntut integrasi yang kuat, antara variabel demografi dan pembangunan. Untuk itu, implementasi kebijakan pembangunan kependudukan yang terpadu menjadi hal yang penting dan mendesak.

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dijadikan landasan kebijakan pembangunan kependudukan yang terintegrasi. Pemerintah memfasilitasi GDPK melalui berbagai regulasi, termasuk Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Kaltim yang diwakili Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur Noryani Sorayalita, pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana se-Kalimantan Timur Tahun 2024, di Palmy Exclusive, Rabu (15/5/2024).

Menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, Menteri Dalam Negeri telah mengirimkan surat kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Nomor 470/3376/SJ dan 470/3375/SJ tanggal 5 Juni 2020. Agar Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota yang belum menyusun GDPK, segera menyusun GDPK sebagai perencanaan dalam dalam menghadapi bonus demografi.

Baca Juga:

• Pemprov Kaltim Kembangkan Kompetensi JPT di Rumah Perubahan
• KPK Adakan Bimtek Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi
• Pilgub Kaltim, Isran-Hadi Berharap Diusung PDI Perjuangan  

Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk tersebut meliputi penyusunan, pemanfaatan dan penguatan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan, pemanfaatan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Indeks Kepedulian terhadap  Isu Kependudukan, pelaksanaan Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk serta pelaksanaan strategi Kerjasama Pendidikan Kependudukan jalur formal, non formal dan informal.

Kunci keberhasilan dalam memanfaatkan Jendela Peluang dari tahun 2020 hingga 2045 adalah kerja sama erat antara berbagai sektor, dan komitmen dari semua pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah.

“Untuk itu, diperlukan kerja sama yang erat antara berbagai sektor dan komitmen dari semua pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah.” ungkapnya. (DETAKKaltim.Com/ADV.Diskominfo)

Sumber: Rilis

Editor: Lukman