Anggota Komisi X DPR RI Hetifah Buka Bimtek LKP di Samarinda
Hetifah: Kita Juga Mendengarkan Hari Ini
DETAKKaltim.Com, SAMARINDA: Direktorat Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berupaya meningkatkan mutu pembelajaran Kursus dan Pelatihan.
Upaya ini dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Penguasaan Kurikulum dalam Penerapan Pembelajaran Kursus dan Pelatihan, kepada Pengelola dan Instruktur Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) seluruha Kota Samarinda yang digelar di Hotel Harris Samarinda, Minggu (30/7/2023).
Kegiatan itu dihadiri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi X, Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Kalimantan Timur Hetifah Sjaifudian dan Direktur Kursus dan Pelatihan yang diwakili Koordinator Pokja Pembelajaran dan Kompetensi Enah Suminah.
Puluhan pengelola LKP di Kota Samarinda terlihat memenuhi Ball Room Hotel Harris, dan menyimak apa yang disampaikan narasumber.
Hetifah mengatakan, pendidikan itu bukan hanya formal namun juga ada pendidikan non formal termasuk pendidikan kesetaraan, kursus, dan pelatihan.
Menurutnya, saat ini sedang dilakukan proses transformasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi supaya LKP bisa menjadi lembaga yang berfungsi sebagai human resources.
“Kita juga mendengarkan hari ini, gimana situasinya. Apa masalahnya, apa yang perlu dibantu supaya bisa menjadi inovatif, kreatif, lebih keren, termasuk penggunaan teknologi,” kata Hetifah.
Baca Juga:
- Geliat Bisnis Perhotelan, Weekday Okupansi FUGO Hotel Samarinda 80 Persen
- Rave BBQ Night Suguhan FUGO Hotel Samarinda Bangkitkan Selera
- 3 DPO Kejati Bengkulu Diamankan Tim Tabur Kejagung
Ia berharap LKP yang sudah bagus bisa membantu yang belum sebagai pengimbasan, supaya masyarakat bisa percaya dan mau mengikuti pelatihan karena lebih fleksibel.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Asli Nuryadin menambahkan, saat ini dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) ada sekitar 20 ribuan tenaga kerja di sana. Seberapa banyak tenaga kerja kita bisa berkontribusi di sana.
“Sementara mungkin masih fisik, yang fisik inipun harus punya keahlian. Punya Sertifikat, untuk menyusun Batapun perlu Sertifikat. Dengan kenyataan seperti ini, teman-teman dari LKP berperan sekali,” jelas Asli.
Tahun ini, menurut Hetifah, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mendapat anggaran Rp66 Trilyun. Meski ia tidak mengetahui jumlah pastinya, namun ia mengatakan di dalamnya ada anggaran untuk LKP.
“Belum pernah sebesar ini,” ungkap Hetifah.
Di tempat yang sama, pemilik LKP El Rahmah Samarinda Rifianto yang ditanya bantuan apa yang diperoleh dari pemerintah mengatakan, bantuan langsung tidak ada. Namun dalam bentuk Program Pendidikan Kecakapan Kerja Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKK PKW).
“Kalau ke LKP itu bantuan langsung tidak ada, tapi bantuan berbentuk PKK PKW. Itu ke masyarakat, kemudian pengelolaannya ke LKP,” jelas Rifianto.
Hal inipun dibenarkan Hetifah, anggarannya dari pemerintah namun yang melaksanakan LKP.
“Biaya kursusnya pemerintah yang tanggung, Sertifikatnya kita yang tanggung. Tapi yang melaksanakan mereka, LKP.” tandas Hetifah. (DETAKKaltim.Com)
Penulis: LVL
