Setahun Kegiatan KEK Maloy Nyaris Jalan di Tempat

DETAKKaltim.Com, KUTAI TIMUR : Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim yang diketuai Jahidin berkunjung ke Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kamis (4/6/2020).

Kehadiran Pansus DPRD Kaltim yang diterima di Ruang Meranti Kantor Bupati tersebut untuk membicarakan rencana tata ruang kawasan strategis industri di Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK). Dan kondisi terkini investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tersebut.

Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMD-PTSP) Kutim Saipul Ahmad menyebutkan, ada 10 calon investor yang diurai menjadi nomor usaha sebanyak 17 perusahaan.

“Secara garis besar dari sejumlah perusahaan yang ada itu kan memiliki grup lagi, jika diurai jadi 17 itu. Contoh saja satu perusahaan bisa memiliki tiga grup di dalamnya seperti itu,” jelasnya.

Diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (1/4/2019) lalu, namun pasca diresmikan nampaknya KEK MBTK sampai saat ini progresnya belum ada kemajuan.

“Berdasarkan informasi yang diperoleh saat berlangsungnya rapat antara Pemkab Kutim dengan DPRD Kaltim tadi, progres kegiatan keseluruhan di KEK MBTK masih sekitar 10 persen. Angka itu masih jauh dari yang kita gaungkan, padahal di sana ada investasi yang luar biasa besar,” ujar Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang usai rapat bersama Pansus DPRD Kaltim.

Dalam kesempatan sama, Bupati Kutim Ismunandar mengatakan, KEK MBTK masih membutuhkan pembangunan di beberapa sisi. Terutama yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. Dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas untuk beroperasi, maupun masuknya investasi di KEK MBTK.

Di antaranya, perbaikan jalan arteri sisi kiri dan kanan yang menjadi kewenangan pusat sepanjang 15 Km, pembangunan dan penyelesaian jalan dalam kawasan, pematangan lokasi industri dalam kawasan, pembangunan TPA industri dalam kawasan, pembangunan terminal pelabuhan penumpukan barang, pembangunan bulking station crude palm oil, pembangunan IPAL (pembuangan limbah) dan percepatan pembangunan jaringan SUTM Borneo –Mahakam PLN untuk memasok listrik industri dalam kawasan.

“Selain itu masih ada kendala lainnya, yakni sewa lahan di kawasan yang menjadi aset negara tersebut. Belum kompetitif bagi investor sehingga investor lebih memilih beli lahan di dalam kawasan dari pada menyewa. Hal ini tentu banyak hambatan karena lahan tersebut adalah aset negara,” terang Ismu.

Setelah KEK MBTK diresmikan Presiden Jokowi, Pelabuhan Maloy tak lagi mendapatkan suntikan anggaran dari APBN. Seluruhnya sudah diserahkan sepenuhnya ke provinsi dan kabupaten setempat. (DK.Com)

Penulis: RH

Editor: Lukman