Lewat Dasacita, Cagub Rusmadi Berikan Solusi Atasi Pengangguran

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Kesempatan masyarakat Indonesia untuk bekerja di Kaltim menjadi salah satu isu yang cukup mencuat di Pilgub Kaltim 2018. Dari semua Paslon, ternyata, hanya Rusmadi Wongso dan Safaruddin —Cagub dan Cawagub Kaltim nomor 4— yang serius mengatasi persoalan lapangan kerja di Benua Etam 5 tahun mendatang.

Rusmadi-Safaruddin sudah menyusun Dasacita atau 10 program kerja diwujudkan jika kelak menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. Dalam 10 program tersebut diperkirakan bisa menyerap lapangan kerja lebih 100 ribu bahkan jutaan tenaga kerja.

Dasacita yang diprediksi menyerap tenaga kerja  adalah sektor yang menjadi sumbu ekonomi Kaltim di luar Migas. Misalnya Kaltim Membangun Desa, Kaltim Swasembada, Kaltim Kreatif dan Kaltim Mulus.

Rencana Rusmadi-Safaruddin dalam Kaltim Membangun Desa adalah dengan memberikan dana APBD Kaltim untuk tiap Desa sebesar Rp5 Miliar – Rp10 Miliar. Warga bisa berkreasi dengan dana tersebut untuk menciptakan lapangan kerja seperti perbaikan Desa atau modal usaha.

Begitu pula dengan program Kaltim Kreatif dan Kaltim Mulus. Untuk tim kreatif dengan penyediaan 5 ribu wifi sekaligus juga mendorong tumbuhnya usaha baru startup dan UMKM. Sedangkan Kaltim Mulus bakal menyerap banyak tenaga kerja jika pekerjaan jalan dengan pola padat karya. Khusus Kaltim Swasembada pangan menciptakan tenaga kerja di Pertanian dan Perkebunan. Sektor ini diperkirakan bisa menyerap tenaga kerja jutaan orang.

Dari data BPS Kaltim, pada Agustus 2017, ada sekira 114.289 orang —6,91 persen— yang masih belum bekerja. BPS pusat di Jakarta sendiri melansir, pada 2017, ada 7,01 juta pengangguran di Indonesia, dimana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi ada di Kaltim. Pengangguran terbuka sendiri adalah mereka yang masuk kategori angkatan kerja, namun belum punya pekerjaan. Sementara, TPT di Kalimantan mencapai 8,55% dari total pengangguran yakni 7,01 juta orang yang bekerja.

Baru-baru ini bahkan disebutkan, pengangguran tertinggi kedua ada di Balikpapan, yakni sekitar 26 ribu jiwa. Fakta ini sendiri dikutip dari survei BPS.

Mengutip Kepala BPS, Suhariyanto di liputan6.com, TPT di Kaltim tidak terlepas dari kontraksi industri pertambangan dan penggalian yang mendominasi lapangan usaha di wilayah tersebut. Sementara industri pertambangan secara nasional tumbuh negatif 0,49 persen.

“Seperti diketahui di Kaltim kan didominasi industri tambang dan penggalian, yang pertumbuhannya minus,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Disnaker Balikpapan, Tirta Dewi, membenarkan kondisi tersebut.

“Karena angka pengangguran dihitung (BPS) berasal dari jumlah penduduk yang ada dan hadir di Balikpapan, tidak hanya yang KTP Balikpapan, yang bukan warga Balikpapan. Namun, ketika dia disampling, kebetulan 4-5 hari di Balikpapan cari kerja, kena juga,” ujar Tirta seperti dilansir tribunkaltim.com

Angka tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya lesunya perekonomian, keterbukaan kota yang menjadi magnet bagi pencari kerja dari berbagai kota lain.

Selain itu, sejumlah pengamat di Kaltim menyatakan, persoalan pengangguran harus menjadi fokus semua Paslon untuk mengatasi kemiskinan dan memajukan ekonomi daerah. Namun bagi mereka, dari semua Paslon, memang hanya Rusmadi-Safaruddin yang mampu menjawab tantangan itu lewat Program Dasacita.

Menanggapi hal itu, Cagub Kaltim nomor 4, Rusmadi Wongso mengungkapkan meningkatnya jumlah pengangguran dikarenakan tidak seimbangnya antara lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja, belum lagi sebagian besar tenaga kerja bertumpu pada industri pertambangan yang beberapa tahun ini mengalami pertumbuhan minus. Di samping itu, kurangnya keterampilan dari para tenaga kerja tersebut.

Melihat kondisi tersebut, Rusmadi memaparkan beberapa program kerjanya sudah mengantisipasi menekan angka pengangguran dengan menciptakan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tinggi, kreatif dan menumbuhkembangkan usaha kecil menengah yang mampu menciptakan pengusaha-pengusaha baru di Kaltim.

Rusmadi menjanjikan akan menurunkan angka pengangguran di bawah hingga 5 persen.

Target menekan angka pengangguran itu, dengan menciptakan lapangan pekerjaan untuk 100 ribu calon pekerja sangat memungkinkan.

“Saya Insya Allah, lima tahun ke depan angka pengangguran di bawah lima persen. Atau kalau kondisi kita ini bisa 4 persen lah,” kata Rusmadi.

Menurut dia, pemicu angka pengangguran di Kaltim bermuara dari masyarakat miskin yang ada di pedesaan.

“Konsennya di masyarakat Desa,” tutur mantan Sekprov Kaltim itu.

Lalu, dengan jumlah penduduk sekitar 3 juta jiwa lebih, bagaimana cara menekan angka pengangguran dengan perkiraan sekitar 220 ribu tersebut?.

Menurut Rusmadi, caranya dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan mengembangkan usaha kecil dan menengah.

“Paling tersisa 220 ribu jumlah orang miskin. Kami akan membantu dengan usaha-usaha kecil menengah. Kemudian menciptakan lapangan pekerjaan. Insya Allah sekitar 100 ribu bisa terserap dari sektor-sektor pembangunan di pedesaan,” tambahnya.

Salah satu program unggulannya adalah membuka lapangan kerja bagi 100 ribu pencari kerja. Rusmadi menjelaskan, mengenai pembukaan lapangan kerja dilakukan berdasarkan potensi daerah Provinsi Kaltim yang begitu besar. Dari sektor Perkebunan saja, ucapnya, ia sudah memprogramkan perluasan Sawit 50 ribu hektare.

“Ini saja bisa menyerap 50 ribu pekerja,” ungkapnya.

Belum lagi, izin lahan sawit yang sudah dikeluarkan pemerintah seluas 3,3 juta hektare. Saat ini yang sudah ditanam baru 1,1 juta hektare. Sehingga, masih ada 2,2 juta hektare lagi yang belum ditanam.

“Ini bakal menyerap 1 juta tenaga kerja. Perkiraan saya setiap 2,2 hektare bisa digarap 1 orang,” beber Rusmadi.

Bila diberi amanah, Rusmadi akan mengajak Bupati di Kaltim bersikap tegas agar 2,2 juta hektare lahan yang belum ditanam, izinnya dicabut dan diberikan kepada perusahaan lain yang mau berinvestasi Kebun Sawit.

“Izin lahan Sawit ini ada di Bupati, dan saya ketika menjabat sebagai Gubernur akan turun langsung mengevaluasi Kebun Sawit yang tak ditanam. Sesuai UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, izin Sawit bisa dicabut jika 3 tahun belum ada penanaman sebesar 30 persen total luas lahan,” tegas Rusmadi.

Senada dengan hal tersebut, Cawagub Kaltim nomor 4, Safaruddin, mengungkapkan cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja adalah pelatihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, sistem magang di tempat kerja, dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat setempat melalui pendidikan nonformal, kursus, ataupun lain-lain.

“Sektor informal biasanya banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang sehingga dengan mengembangkan sektor informal akan membantu mengatasi masalah pengangguran,” urainya. (LVL)