DETAKKaltim.Com, BALIKPAPAN : Komisi pemilihan umum (KPU) Kota Balikpapan menyelenggarakan rapat koordinasi (Rakor) dalam rangka usulan anggaran pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwali) Balikpapan tahun 2020, kepada Pemerintah Kota Balikpapan, Selasa (18/6/2019)
Kegiatan rapat koordinasi diselenggarakan di Hotel Horison Sagita di Ruang Garuda Ballroom dihadiri Kesbangpol, BPKD, Disdukcapil, DPRD Balikpapan, Bawaslu, Kejari Balikpapan, dan Inspektorat.
Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha menyampaikan, di dalam Undang-Undang bahwa KPU dituntut dalam hal transparan, akuntabel, termasuk dalam hal anggaran.
“Keterbukaan itu bukan atau tidak boleh dengan simbol-simbol, maksudnya adalah tidak diperkenankan dengan kata-kata yang verbal, harus ditunjukkan dengan action,â€Â kata Noor Thoha.
Noor Thoha menambahkan, KPU mengimplementasikan sebuah keterbukaan dengan semua pihak, KPU mencoba menyusun anggaran sedemikian rupa dengan melibatkan banyak pihak, agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.
“Siapapun bisa mengontrol anggaran KPU mulai dari Ormas, LSM, stakeholder terkait, partai politik. Dan sangat diharapkan untuk bisa mengontrol anggaran tersebut agar di tahun 2020 tidak terjadi masalah dalam hal anggaran, tidak ada masalah dalam hal pertanggung jawaban. Yang artinya hajatan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota berjalan dengan aman,†tegas Noor Thoha.
KPU Kota Balikpapan mempersiapkan merancang kenaikan anggaran yang drastis, di tahun 2015 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Balikpapan masih 1.300. Sekarang ini KPU mengacu pada Pemilu terakhir, jumlah TPS menjadi 2.055.
“Tentu saja ini menjadi signifikan, karena di TPS anggarannya mencapai 60 persen untuk tenaga honor,†jelas Noor Thoha.
Berbicara masalah logistik, kata Noor Thoha lebih lanjut, untuk kotak suara dan bilik suara tentu harus menggunakan yang baru. Karena kotak suara dan bilik suara yang terbuat dari kardus sudah tidak bisa digunakan kembali, dan setelah pelantikan Pilpres akan dilelang juga.
Thohari Azis selaku Wakil Ketua DPRD Balikpapan yang juga ikut menghadiri rapat koordinasi usulan anggara tahun 2020 menyampaikan, akan membahasnya kembali bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD.
“KPU akan dihadirkan pada saat pembahasan anggaran tersebut, namun daerah juga mengharapkan kepada KPU Pusat melalui APBN untuk dapat membantu lebih, karena nilai yang diusulkan cukup besar,†jelas Thohari.
Saiful Bahri sebagai Asisten 1 menjelaskan, menggunakan dana APBD tentu akan dibahas dengan yang namanya Tim TAPD. Semua akan diverifikasi usulan-usulan yang disampaikan KPU.
“Dalam penggunaan anggaran APBD ada standarisasinya. Seperti honor dan belanja lainnya itu juga ada standarisasinya, jangan sampai usulan yang disampaikan melebihi atau melampaui standarisasi yang telah ditetapkan oleh APBD,†tandasnya. (Roni S)
