Aktivis 98 Minta Kapolri Berantas Perusakan Lingkungan dan Premanisme Mafia Batubara

DETAKKaltim.Com, JAKARTA : Maraknya Pertambangan Batubara liar dan spanyol alias separoh nyolong (semi ilegal), yang berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat sosial sekitar Tambang menjadi sorotan Aktivis 98.

Salah satu sebabnya kata Aktivis 98 Wimbo adalah, maraknya aksi premanisme yang berkedok menjaga keamanan Tambang. Padahal, Tambang-Tambang tersebut ternyata tidak berizin. Hal ini kerap kali berakibat konflik dengan penduduk setempat. Sebab kerap kali lahan yang digunakan, masih dalam status sengketa atau masih milik hak ulayat.

Menyikapi hal ini, Wimbo Aktivis 98 sekaligus juga pecinta alam menilai sudah saatnya Kapolri turun tangan.

“Aparat lokal terlihat sudah tak berdaya berhadapan dengan kekuatan Mafia Batubara ini. Mereka bahkan sudah berani beraksi siang hari, terang-terangan. Kami tidak menuduh ada aparat yang ikut bermain, namun menurut informasi yang kami peroleh ya seperti itu adanya,” ujar Wimbo dalam rilisnya yang diterima DETAKKaltim.Com, Jum’at (11/3/2022) Pukul 18:46 Wita.

Baca Juga :

• Forum DKI Berharap SIMBARA Mampu Bungkam Mafia Pertambangan Minerba

• SDR: Kapolri Harus Turun Tangan, Usut Tuntas Mafia  Batubara

Selain masalah premanisme, dia juga menyoroti persoalan lingkungan yang rusak oleh Pertambangan liar. Bahkan, Pertambangan resmipun kerap meninggalkan persoalan lingkungan terutama terkait ashes dan kubangan.

Apalagi yang ilegal, bahkan ada modus dengan pembebasan lahan menggunakan SKT di atas lahan yang memiliki IUP OP/RKAB. Padahal jelas itu melanggar Undang-Undang, namun mereka menempatkan preman-preman bersenjata tajam seolah-olah pihak merekalah pemilik lahan.

Wimbo mengaku tidak terkejut saat anggota Komisi VII DPR RI M Nasir menyebut nama Tan Paulin, sebagai salah satu penyebab rusaknya lingkungan di Kalimantan. Namun, menurutnya hal tersebut harus diklarifikasi lebih lanjut. Apakah benar perusahaan Tan Paulin yang menyebabkan kerusakan lingkungan, atau ada perusahaan lain.

“Namun, sudah kewajiban Polri untuk memeriksa setiap dugaan dan sinyalemen kerusakan lingkungan dan premanisme yang terkait Mafia Pertambangan. Sesuai dengan amanah dari Presiden Jokowi,” ujar Wimbo.

Baca Juga :

• KPMKB Desak 100 Hari Kerja Kapolda Kaltim Prioritaskan Illegal Mining
• Masih Marak Illegal Mining, KPMKB Kembali Sorot Pemkab Berau
• KPMKB Unjuk Rasa di Bareskrim, Nobatkan Berau Juara 1 Illegal Mining

Meskipun, menurut Wimbo, Yudhistira pengacara Tan Paulin sudah menyampaikan bantahan terkait isu tersebut. Dimana, menurut Yudi aktifitas usaha kliennya pasti juga dievaluasi oleh Tenaga Teknis Tambang yang sudah berkompeten dan bertanggungjawab dalam menyusun perencanaan kegiatan pengangkutan, khususnya dalam perencanaan jalan angkut yang harus memperhatikan aspek sipil guna dapat menciptakan jalan angkut Batubara yang layak.

Wimbo menegaskan, yang berwenang memberikan klarifikasi tersebut adalah penegak hukum.

“Boleh saja pengacara Tan Paulin menyebut tudingan ini sangat tidak masuk akal. Tetapi, sudah menjadi kewajiban dan kewenangan Kapolri untuk membuka ke publik fakta yang sebenarnya,” kata Wimbo.

Menurut Wimbo, dia sangat mendukung Kapolri untuk segera memeriksa perusahaan dan aktifitas bisnis Batubara milik Tan Paulin. Karena hal ini bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar seluruh isu dan wacana terkait Mafia Batubara, terutama di Kalimantan.

Dengan memeriksa perusahaan dan aktivitas bisnis Barubara milik Tan Paulin, dan Perusahaan Tambang lain yang melakukan pertambangan liar hingga merusak lingkungan.

Jangan sampai karena Kapolri terlalu pasif dan cuek pada kondisi ini, kata Wimbo lebih lanjut, publik jadi menduga-duga integritas Kapolri dalam menuntaskan Mafia Pertambangan sebagaimana amanah Presiden. (DETAKKaltim.Com)

Sumber : Rilis

Editor   : Lukman