Nilai Belum Optimal, Legislator Kutim Minta Pemkab Tambah Anggaran BLK
Fitri: Pemerintah Harus Lebih Serius
DETAKKaltim.Com, KUTAI TIMUR: Program Balai Latihan Kerja (BLK) di Kutai Timur (Kutim) mendapatkan sorotan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim Fitri Yani. Menurutnya, program yang diharapkan menjadi motor penggerak pelatihan kerja bagi masyarakat lokal ini belum berjalan optimal.
Ia mengungkapkan, keterbatasan fasilitas dan sumber daya menjadi hambatan utama dalam mencapai tujuan tersebut.
“BLK seharusnya menjadi fasilitas yang mendukung pelatihan kerja bagi masyarakat lokal, namun hingga saat ini masih terkendala oleh keterbatasan fasilitas dan sumber daya,” ujar Fitri Yani, Jum’at (19/7/2024).
Fitri menambahkan, BLK memiliki peran strategis dalam mengembangkan keterampilan masyarakat, terutama dalam menghadapi persaingan kerja yang semakin ketat.
“Kita butuh BLK yang mampu memberikan pelatihan berkualitas, sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Tanpa fasilitas yang memadai, bagaimana mungkin kita bisa melahirkan tenaga kerja yang kompeten?” tambahnya.
Baca Juga:
- Dilantik Agustus, 22 Wajah Baru Warnai DPRD Kutim Periode 2024-2029
- 40 Anggota DPRD Kutim Periode 2024-2029 Dilantik Bulan Agustus
- Rangkaian HBA Ke-64, Kejati Kaltim Gelar Donor Darah
Sejauh ini, BLK di Kutim diketahui masih memiliki kekurangan dalam hal peralatan pelatihan dan tenaga pengajar yang berkompeten.
“Peralatan di BLK banyak yang sudah usang dan tidak sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru. Selain itu, jumlah tenaga pengajar yang ahli di bidangnya juga sangat minim,” jelas Fitri.
Fitri mengusulkan agar Pemkab Kutim, segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini. Ia menyarankan adanya alokasi anggaran yang lebih besar untuk pengembangan BLK, termasuk pembaruan peralatan dan peningkatan kapasitas tenaga pengajar.
“Pemerintah harus lebih serius dalam menangani ini. Alokasi anggaran yang memadai sangat diperlukan agar BLK dapat berfungsi optimal,” tegasnya.
Selain itu, Fitri juga mendorong adanya kerja sama antara Pemkab Kutim dengan sektor swasta dalam pengembangan BLK. Menurutnya, kerja sama ini bisa menjadi solusi dalam menghadapi keterbatasan anggaran pemerintah.
“Sektor swasta bisa diajak berkolaborasi dalam penyediaan fasilitas pelatihan dan tenaga pengajar. Ini akan menjadi win-win solution bagi semua pihak.” tandas legislator dari PPP ini. (DETAKKaltim.Com)
Penulis : HB/ADV DPRD Kutim
Editor : Lukman
