Dasmiah, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Kaltim. (foto: Lisa)
DETAKKaltim.Com, SAMARINDA: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali menegaskan komitmennya menjadikan pendidikan tinggi sebagai hak dasar warga daerah, bukan sekadar program bantuan temporer.
Komitmen itu diwujudkan melalui pengalokasian anggaran Program Gratispol pendidikan, yang mencapai Rp1,4 triliun, salah satu yang terbesar dalam sejarah kebijakan pendidikan daerah.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Kaltim Dasmiah menyatakan, anggaran tersebut telah masuk dalam Surat Keputusan (SK) dan kini berada pada tahap penyaluran sesuai mekanisme yang berlaku.
“Anggaran Rp1,4 triliun itu sudah masuk SK. Tinggal dibayarkan sesuai tahapan,” bebernya, Senin (2/2/2026).
Lanjut Dasmiah, besarnya anggaran tersebut mencerminkan keseriusan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim dalam membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat, tanpa membedakan latar belakang ekonomi, sosial, maupun wilayah.
Ia menekankan bahwa kebijakan pendidikan gratis bukan sekadar janji politik, melainkan agenda strategis daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kaltim secara berkelanjutan.
“Pemerintah tidak ingin ada generasi muda yang terhambat melanjutkan pendidikan tinggi, hanya karena persoalan biaya,” tegasnya.
Baca Juga:
- Gratispol, Pemprov Kaltim Klarifikasi Tak Ada Mahasiswa Penerima Dicoret
- 2025-2026, Program Gratispol Rudy-Seno Dinikmati 21.903 Mahasiswa Baru
- Dewan Pendidikan Kaltim Kritik Penataan 176 Kepala Sekolah
Seiring dengan pengucuran anggaran besar tersebut, Pemprov Kaltim juga melakukan pembenahan tata kelola Program Gratispol, khususnya pada aspek administrasi dan penentuan kriteria penerima bantuan.
Pemerintah memperjelas bahwa syarat utama penerima bantuan hanya mencakup usia dan domisili, sebagai warga Kaltim.
“Agar tidak membuka ruang tafsir beragam di lapangan,” ucapnya.
Dengan anggaran besar, sistem yang diperbaiki, serta koordinasi lintas institusi yang diperkuat, Pemprov Kaltim menegaskan bahwa Program Gratispol pendidikan kini memasuki fase konsolidasi.
Fokus pemerintah bukan hanya pada penyaluran dana, tetapi juga pada kepastian akses dan keberlanjutan kebijakan agar manfaat pendidikan gratis benar-benar dirasakan seluruh warga Kaltim, yang memenuhi syarat. (DETAKKaltim.Com)
Penulis: Lisa
Editor: Lukman
