Sekjen PDIP: Pilkada Langsung Garis Batas Antara Kedaulatan Rakyat Kekuasaan Elite

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA: Gelombang wacana pengembalian pemilihan kepala daerah ke DPRD memantik alarm demokrasi. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan, sikap keras partainya, Pilkada langsung adalah pilar kedaulatan rakyat yang tidak boleh dipangkas atas nama efisiensi atau stabilitas politik.

Hasto menegaskan bahwa PDIP tidak melihat Pilkada semata sebagai prosedur elektoral, tetapi sebagai mekanisme konstitusional yang menentukan apakah rakyat masih menjadi subjek utama demokrasi atau justru dipinggirkan oleh elite kekuasaan.

Ia menyampaikan pesan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri agar kantor-kantor partai berfungsi sebagai rumah rakyat, ruang terbuka untuk pendidikan politik, konsolidasi gagasan, dan advokasi kepentingan publik. Ditekankan Hasto, peran itu menjadi krusial ketika ruang demokrasi kian menyempit.

Hasto secara terbuka mengaitkan wacana Pilkada tidak langsung, dengan evaluasi menyeluruh terhadap Pemilu 2024. Ia menilai, demokrasi Indonesia baru saja melewati fase genting, ditandai oleh intervensi kekuasaan terhadap lembaga yudikatif yang seharusnya menjadi benteng terakhir konstitusi.

“Kalau Pemilu saja bisa diintervensi, lalu pilkada diserahkan ke DPRD, dimana posisi rakyat?” ujar Hasto di Sekretariat PDIP Kaltim, Senin (2/2/2026).

Bagi PDIP, kata Hasto, Pilkada melalui DPRD bukan solusi, melainkan kemunduran demokrasi. Ia menegaskan, sistem tersebut berisiko memutus hubungan langsung antara kepala daerah dan rakyat, serta membuka ruang lebih besar bagi transaksi politik tertutup.

Hasto menolak anggapan bahwa Pilkada langsung bisa dinegosiasikan sebagai variabel teknis, dalam reformasi politik. Menurutnya, rekomendasi Rakernas PDIP justru menempatkan Pilkada langsung sebagai bagian tak terpisahkan dari prinsip negara hukum yang berkeadilan.

Ia menekankan, demokrasi hanya dapat bertahan jika etika ditegakkan. Tanpa etika, mekanisme politik akan berubah menjadi alat pembenaran kekuasaan. Dalam kondisi pers yang dinilai belum sepenuhnya bebas dan kritik publik yang kerap mendapat tekanan, Pilkada langsung menjadi salah satu saluran utama ekspresi kedaulatan rakyat.

“Rakyat adalah sumber legitimasi. Kalau jalur itu ditutup, partai politik gagal menjalankan fungsinya,” tegasnya.

Dalam konteks Pilkada, PDIP, lanjut Hasto, tidak hanya berbicara soal mekanisme pemilihan, tetapi juga soal kualitas demokrasi. Partai berkomitmen menekan biaya politik serendah mungkin, dengan menolak praktik money politics dan memperkuat gotong royong antarkekuatan politik.

Ia menyebut PDIP juga mempelajari penerapan e-voting, di India sebagai referensi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi Pemilu. Namun, teknologi bukan tujuan akhir. Yang lebih penting adalah memastikan penyelenggara Pemilu, benar-benar netral dan bebas dari intervensi.

“Pilkada langsung memberi mandat dan tanggung jawab langsung kepada kepala daerah. Mereka tidak berutang pada elite, tapi pada rakyat,” katanya.

Baca Juga:

Hasto juga menyinggung peran partai politik dalam Pemilu legislatif. Ia mengingatkan bahwa peserta Pemilu adalah partai, sehingga penguatan kelembagaan Parpol menjadi kunci demokrasi yang sehat. PDIP mendorong partai-partai untuk melibatkan pakar dan pemikir konstitusi, agar desain demokrasi tetap sejalan dengan UUD.

Kata dia, ketika partai gagal menjalankan fungsi pendidikan politik, advokasi, dan pengawasan kekuasaan, maka ruang demokrasi akan diisi oleh pragmatisme dan transaksi jangka pendek.

Menutup pernyataannya, Hasto menegaskan bahwa perdebatan Pilkada bukan sekadar urusan teknis daerah, melainkan cermin arah demokrasi nasional. Jika Pilkada langsung dihapus, maka yang dipertaruhkan bukan hanya tata kelola pemerintahan daerah, tetapi juga masa depan kedaulatan rakyat.

“Demokrasi tidak boleh disederhanakan. Pilkada langsung adalah garis batas antara kedaulatan rakyat dan kekuasaan elite.” pungkasnya. (DETAKKaltim.Com)

Penulis: Lisa

Editor: Lukman